Bongkar Total Parkir Liar Blok M, DPRD DKI Desak Audit Juru Parkir hingga Digitalisasi Transaksi

JurnalPatroliNews | Jakarta – Penertiban parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, didesak tidak berhenti pada operasi lapangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta membenahi tata kelola perparkiran secara menyeluruh, mulai dari audit juru parkir dan legalitas operator hingga digitalisasi pembayaran untuk menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjadikan operasi penertiban parkir liar di Blok M pada Kamis (19/11/2026) sebagai momentum evaluasi sistem perparkiran.

Menurut Jupiter, penindakan terhadap praktik parkir ilegal harus disertai pengawasan berkelanjutan. Tanpa pembenahan sistem, praktik serupa berpotensi kembali muncul setelah petugas meninggalkan lokasi.

“Persoalan parkir liar harus diselesaikan hingga ke akar masalahnya,” kata Jupiter, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Ia menilai, persoalan parkir liar tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan juru parkir di lapangan. Aspek yang perlu diperiksa juga mencakup legalitas operator, izin pengelolaan lokasi, mekanisme penarikan tarif, hingga transparansi setoran retribusi kepada pemerintah daerah.

Karena itu, Dishub DKI diminta melakukan audit menyeluruh terhadap juru parkir yang beraktivitas di kawasan Blok M.

Pemeriksaan tersebut perlu memastikan apakah setiap petugas memiliki dasar penugasan yang sah, apakah pengelola lokasi mengantongi izin, serta apakah pungutan parkir telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penegakan hukum harus konsisten. Jangan hanya memberikan teguran atau melakukan penertiban sementara,” ujar Jupiter.

Audit Pengelolaan Parkir dan Potensi Kebocoran PAD

Jupiter menilai pembenahan tata kelola menjadi langkah penting untuk memastikan penerimaan dari sektor parkir masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.

Praktik parkir tanpa izin dan pungutan yang tidak tercatat berpotensi menciptakan persoalan pengawasan. Pemerintah daerah perlu mengetahui siapa yang berwenang mengelola lokasi, siapa yang menarik pembayaran, serta bagaimana penerimaan tersebut dicatat dan disetorkan.

Audit juga diperlukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan parkir, termasuk ketidaksesuaian antara aktivitas kendaraan, transaksi yang diterima petugas, dan pendapatan yang dilaporkan.

Namun, besaran kebocoran PAD di kawasan Blok M belum dapat disimpulkan tanpa hasil pemeriksaan dan data penerimaan resmi. Karena itu, audit harus menjadi dasar untuk mengukur persoalan secara objektif, bukan sekadar membangun dugaan.

Digitalisasi Parkir Dinilai Bisa Perkuat Pengawasan

Selain audit, Jupiter mendorong modernisasi sistem perparkiran melalui pembayaran nontunai, pemasangan kamera pengawas atau CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), serta pencatatan transaksi yang terintegrasi.

Menurutnya, sistem digital dapat membuat aktivitas kendaraan dan transaksi parkir lebih mudah dipantau. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan memiliki data yang lebih akurat mengenai volume kendaraan, durasi parkir, tarif, dan penerimaan.

“Seluruh kendaraan dan transaksi parkir harus bisa terpantau agar penerimaan daerah lebih transparan,” kata politisi Partai NasDem tersebut.

Digitalisasi juga dapat mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan maupun penyimpangan.

Meski demikian, penerapan teknologi tidak otomatis menghilangkan praktik parkir liar. Sistem digital tetap membutuhkan pengawasan petugas, integrasi data penerimaan, mekanisme pengaduan masyarakat, serta penindakan terhadap operator yang melanggar aturan.

Pemerintah juga perlu memastikan teknologi yang digunakan sesuai kebutuhan, memiliki standar perlindungan data, dan dapat diaudit. Dengan demikian, modernisasi tidak sekadar menjadi proyek pengadaan perangkat, tetapi benar-benar memperbaiki tata kelola.

Dishub Diminta Perkuat Koordinasi Lintas Instansi

Jupiter turut meminta Dishub DKI memperkuat koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya.

Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan parkir liar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dishub memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan perparkiran, sementara instansi lain dapat mendukung penegakan aturan, pengawasan pendapatan, serta penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangannya.

Ia juga mendorong evaluasi penertiban dilakukan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan lokasi yang sudah ditertibkan tidak kembali dikuasai praktik parkir ilegal.

Menurut Jupiter, Blok M merupakan salah satu kawasan strategis di Jakarta yang membutuhkan sistem perparkiran tertib dan transparan. Masyarakat harus memperoleh kepastian tarif sekaligus kenyamanan ketika menggunakan fasilitas parkir.

“Jangan hanya menertibkan petugas di lapangan. Benahi juga sistem yang memungkinkan parkir liar terus terjadi,” pungkasnya.

Penertiban Harus Diikuti Pembenahan Sistem

Dorongan DPRD DKI tersebut menempatkan persoalan parkir liar Blok M dalam konteks yang lebih luas, yakni tata kelola aset dan potensi penerimaan daerah.

Penertiban di lapangan memang diperlukan untuk menghentikan pungutan yang tidak sesuai aturan. Namun, keberlanjutan penanganan bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan legalitas pengelola, mengawasi petugas, mengendalikan tarif, dan mencatat seluruh transaksi secara transparan.

Evaluasi juga perlu menghasilkan informasi terbuka mengenai jumlah titik parkir resmi, operator yang memiliki izin, mekanisme pembayaran, serta penerimaan retribusi yang diperoleh pemerintah daerah.

Dengan langkah tersebut, penertiban parkir liar tidak berhenti sebagai operasi sesaat. Pembenahan diharapkan mampu menciptakan sistem perparkiran yang tertib, memberikan kepastian kepada masyarakat, sekaligus menjaga potensi pendapatan daerah agar tidak hilang akibat pengelolaan yang tidak transparan.

Komentar