Publik Tagih Progres Kasus Penyadapan Ilegal LSP, Benny K Harman Desak Dalang Dibongkar

JurnalPatroliNews | Jakarta – Perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Meski Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam perkara penyadapan, pengusutan dugaan tindak pidana makar yang muncul dalam pengembangan kasus tersebut masih berjalan.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, meminta aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk aktor yang berada di balik operasi penyadapan tersebut.

Benny menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden dan kegiatan Istana bukan persoalan biasa. Menurutnya, perkara ini menyangkut keamanan negara serta kewibawaan kepala pemerintahan sehingga harus ditangani secara serius dan transparan.

“Publik masih terus mengikuti dan menunggu progres penanganan Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan sejumlah jenderal polisi yang menyadap Istana dan kegiatan Presiden Prabowo,” ujar Benny, Sabtu (22/11/2026).

Politikus Partai Demokrat itu bahkan menyebut dugaan penyadapan tersebut sebagai tindakan makar. Namun, penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana makar tetap menjadi kewenangan penyidik dan pengadilan berdasarkan pembuktian hukum.

“Ini pertama kali terjadi dalam sejarah republik, Kapolri dengan sejumlah jenderal polisi melakukan penyadapan kegiatan kepala negara. Ini jelas bukan penyadapan biasa. Ini tindakan makar,” tegasnya.

Benny meminta aparat tidak berhenti pada pengungkapan pelaksana teknis. Ia mendesak penyidik menelusuri rantai komando, pihak yang memberikan perintah, motif penyadapan, hingga siapa yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

“Bongkar semua yang terlibat. Tangkap dan adili segera dalangnya,” tandasnya.

Empat Tersangka dalam Perkara Penyadapan Ilegal

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026 dengan memanfaatkan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Berdasarkan keterangan Bareskrim, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui prosedur dan verifikasi yang dipersyaratkan. Sasaran penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.

Dalam perkara ini, tiga tersangka telah ditahan di tempat khusus Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.

Penyidikan Dugaan Makar Masih Berjalan

Selain perkara penyadapan ilegal, Bareskrim Polri juga mengembangkan penyidikan terkait dugaan tindak pidana makar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa sejumlah tersangka dalam perkara penyadapan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk membantu penyidik menyusun konstruksi perkara dugaan makar.

Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa rangkaian peristiwa yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam perkembangan pada 21 November 2026, Susatyo menyatakan bahwa penyidik belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar. Penguatan alat bukti masih menjadi prioritas sebelum gelar perkara dilakukan.

Bareskrim juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Dalam laporan perkembangan 22 November, penyidik menyebut penggeledahan di lima lokasi menjadi bagian dari rangkaian penyidikan dugaan makar. Petugas turut mengamankan sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dengan demikian, status tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tidak otomatis menjadikan keempat orang tersebut sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar. Kedua proses hukum itu memiliki konstruksi dan pembuktian masing-masing.

Pertanyaan Publik: Siapa Pemberi Perintah dan Pengguna Hasil Sadapan?

Perhatian terhadap kasus ini tidak hanya tertuju pada jumlah tersangka, tetapi juga pada pertanyaan mengenai siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, dan ke mana hasil informasi tersebut disalurkan.

Pertanyaan tersebut penting karena pengungkapan perkara tidak cukup hanya menjelaskan bagaimana sistem LIMS digunakan. Penyidik juga perlu mengurai siapa yang memiliki kewenangan memasukkan nomor sasaran, siapa yang menyetujui tindakan tersebut, siapa yang mengakses hasil sadapan, serta apakah informasi yang diperoleh pernah digunakan untuk kepentingan tertentu.

Di sisi lain, penyidik perlu memastikan seluruh bukti elektronik dapat dipertanggungjawabkan melalui pemeriksaan forensik digital. Keutuhan data, rekam jejak akses, instruksi operasional, dan komunikasi antarpihak dapat menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara.

Pemeriksaan tersebut juga diperlukan untuk membedakan dugaan pelanggaran prosedur penyadapan dari dugaan tindak pidana lain yang sedang dikembangkan.

Transparansi Penanganan Perkara Jadi Sorotan

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal. Tim tersebut dipimpin Kabareskrim Polri dan ditugaskan menelaah informasi serta bukti secara profesional sesuai ketentuan hukum.

Polri menyatakan hasil pendalaman akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai perkembangan penanganan perkara.

Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta agar proses hukum berjalan objektif, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah menyatakan tidak boleh ada pihak yang ditutup-tutupi dalam proses pengusutan.

Kini, publik menunggu hasil konkret dari rangkaian penyidikan tersebut. Bukan hanya kepastian hukum terhadap empat tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, tetapi juga kejelasan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dan perkembangan penyidikan dugaan makar.

Desakan Benny K Harman menjadi bagian dari tuntutan agar perkara ini dibuka secara terang. Pada akhirnya, penanganan kasus harus bertumpu pada bukti yang sah, proses hukum yang transparan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Sebaliknya, setiap tuduhan yang belum terbukti tidak boleh diperlakukan sebagai putusan bersalah.

Komentar