Pakar komunikasi politik ini memberikan warning terkait penggunaan AI di tengah masa kampanye yang sedang dilalui Indonesia, menjelang tahun politik 2024.
“Kepentingan kapital yang menguasai modal untuk menghasilkan AI dapat menggunakannya (AI) untuk menggiring perspektif masyarakat. AI bisa membacara kekuatan media sosial, membajak polling, survei, mendikte manusia untuk memiliki kesadaran palsu. Terlebih lagi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur AI dan penggunaan AI di Indonesia,” katanya.
“Harusnya, ada etika dalam AI, tapi AI adalah buatan manusia, tidak punya hati nurani. Semua tergantung operatornya, kalau kemudian manusia operator ini tidak menghiraukan hati nuraninya, ini yang menjadi masalah,” sebutnya.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menyampaikan imaginasi palsu bisa dibangun dengan mudahnya, dan membuat berita-berita yang kredibel pun menjadi abu-abu.
“Konten-konten yang AI buat bisa menyetir manusia, tergantung dari si pemilik kapital AI tersebut. Nilai demokrasi menjadi rusak dan berubah menjadi oligarki: negara dikuasai oleh pemilik modal.”
Dia pun menyampaikan pesan terkait AI di Indonesia.
“Jangan remehkan, AI memang buatan manusia, maka tergantung manusia penggunaannya. Kecerdasan buatan ini, jika digunakan tanpa hati nurani manusia, akan mengendalikan dan merusak tatanan nilai masyarakat. Yang bahayanya dalam pemilu adalah AI dapat mengendalikan keputusan politik, calon yang dikontrol kapital akan menang dan semuanya menjadi milik kaum kapitalis. Itu yang harus diwaspadai. Universitas harus sadar hal itu, negara harus sadar bahwa perlu adanya regulasi sebelum semua terlambat,” tegasnya.
Komentar