JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas meminta pihak sekolah swasta untuk turut serta membuka pintu bagi murid dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri.
Langkah kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sekolah swasta ini dinilai sangat mendesak demi menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh anak di Jawa Barat pada tahun ajaran 2026/2027.
Dedi berharap agar yayasan pengelola sekolah swasta dapat menyambut baik rencana pemberian bantuan anggaran dari Pemprov Jabar untuk membiayai para siswa tersebut.
Berdasarkan rencana strategis yang disusun, pemerintah daerah akan mengalokasikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta bagi setiap murid di sekolah swasta pada tahun pertama.
Sosok yang akrab disapa KDM ini menekankan agar pemerintah tidak dihadapkan pada situasi dilematis dalam menentukan kebijakan penambahan rombongan belajar di sekolah negeri.
Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara aturan kapasitas sekolah negeri dengan kesediaan sekolah swasta untuk bekerja sama menerima subsidi pendidikan yang ditawarkan.
Gubernur menegaskan bahwa tanpa peran aktif dari sekolah swasta, anak-anak dari latar belakang ekonomi tidak mampu berisiko besar mengalami putus sekolah.
Sebagai pemimpin daerah, Dedi berjanji akan terus berupaya maksimal agar diskriminasi pendidikan akibat kendala biaya tidak terjadi di wilayahnya.
Ia menginginkan adanya kesetaraan akses pendidikan sehingga murid dari keluarga prasejahtera memiliki peluang yang sama dengan murid dari latar belakang ekonomi mapan.
Dedi mencatat bahwa saat ini sudah banyak murid dari keluarga mampu yang telah memantapkan langkahnya untuk menempuh pendidikan di sekolah swasta.
Sementara itu, proses pemetaan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 terus dilakukan guna memastikan distribusi sekolah yang proporsional bagi seluruh calon peserta didik.
Komentar