JurnalPatroliNews – Jakarta – Wacana masa jabatan tiga periode kembali muncul seiring peresmian sekretariat Komunitas Jokowi-Prabowo atau Jok-Pro 2024 pada Sabtu (19/6). Sejumlah pihak kemudian lantang menentang wacana tersebut karena melanggar konstitusi.
Menurut pakar politik Rocky Gerung, usulan jabatan presiden tiga periode itu ulah oligarki yang berada di balik punggung kekuasaan saat ini.
Pencetus gagasan Jokowi tiga periode, kata Rocky, mungkin tidak paham telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan oligarki.
“212 persen, tiga periode ini kepentingan oligarki,” kata Rocky Gerung di kanal YouTube pribadinya, Minggu (20/6).
Dia menambahkan, wacana masa jabatan presiden tiga periode adalah ide yang konyol bagi partai kecil. Berbeda dengan partai politik yang besar karena mereka lebih oportunis.
“Partai besar lebih oportunis, tergantung akan dapat apa nantinya,” ucapnya.
Presiden Jokowi melalui jubirnya Fadjroel Rachman menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Jokowi mengaku tetap memegang amanat konstitusi.
Fadjroel juga menyebut Jokowi telah beberapa kali menolak wacana presiden tiga periode.
Namun, Rocky menyatakan bila konstitusi berubah, bisa jadi pendapat Jokowi tentang itu juga akan berbeda. “Pak Jokowi memang berpikir itu melanggar konstitusi, tetapi kalau konstitusinya berubah, dia akan bicara sebaliknya,” tegasnya.
Komentar