Belanja Daerah Lemah, Akademisi Desak Pemda Tingkatkan Kualitas Penyerapan Anggaran

JurnalPatroliNews – Jakarta – Dana milik pemerintah daerah (pemda) yang masih mengendap di perbankan kembali menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi tersebut menunjukkan rendahnya efektivitas penyaluran belanja daerah ke sektor produktif.

Padahal, ekonomi nasional sangat membutuhkan dorongan dari aktivitas belanja untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang menumpuk setiap tahun dalam jumlah triliunan rupiah menjadi indikator bahwa realisasi belanja pemerintah daerah belum optimal. Di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah pusat terus berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas belanja di daerah.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Dr. Evi Noor Afifah, menilai fenomena dana mengendap bukan hal baru dan perlu dilihat secara menyeluruh dalam konteks siklus tahunan.

“Kita perlu mencermati data serinya. Jika memang berpola, maka itu bagian dari siklus transfer ke daerah dan realisasi belanjanya. Banyak proyek yang polanya seperti huruf S, mengikuti termin pembayaran,” ujar Evi, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, percepatan realisasi belanja pemerintah tidak hanya berdampak pada perekonomian jangka pendek, tetapi juga menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang.

“Fungsi belanja pemerintah adalah mengalirkan dana ke berbagai aktivitas ekonomi. Jika dibelanjakan sesuai peruntukannya, efek penggandanya akan terasa di banyak sektor,” jelasnya.

Namun, Evi mengingatkan bahwa percepatan penyerapan anggaran tidak boleh menjadi fokus tunggal. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas setiap pengeluaran pemerintah.

“Belanja pemerintah harus berkualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Evi berharap, dengan mempercepat sekaligus meningkatkan kualitas realisasi belanja daerah, pemerintah dapat memperkuat stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.