Soal anggaran, Sekda DIY menunggu hasil rekomendasi biaya pembangunan gedung dari Dinas PUP ESDM. Tetapi menurut Beny Suharsono, yang paling aman, Pemprov DIY menyediakan lahan, sedangkan anggaran pembangunannya dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini melalui pos anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Deputi VII Kemenko Polhukam, Aris Mustofa, akan melaporkan hasil pertemuan, termasuk model penganggarannya, kepada Menko Polhukam. Alumni AAU Yogyakarta ini menyarankan agar pembangunan Grha Pers Pancasila dirancang dengan mempertimbangkan nilai dan fungsinya.
Jadi selain untuk aktivitas yang terkait dengan pers Pancasila, juga bisa dimanfaatkan untuk gedung pertemuan, penginapan, dan kegiatan lain yang bisa mendatangkan dana untuk biaya perawatan dan kesejahteraan wartawan.
Gatot Saptadi (mantan Sekda DIY) dan Bambang Wisnu Handoyo (mantan Kepala BPKA DIY) menegaskan jika mereka dan juga Rony Primanto Hari (mantan Kepala Diskominfo DIY) yang diperintahkan Ngarso Dalem untuk membangunkan Grha Pers Pancasila di Yogyakarta.
“Jika pembangunan Grha Pers Pancasila tidak terealisasi, maka saya yang terus terbebani dengan perintah Ngarso Dalem,” ujar Bambang Wisnu.
Komentar