JurnalPatroliNews – Jakarta – Koordinasi yang dilakukan DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim tidak begitu efektif, khususnya terkait kebijakan pengangkatan guru honorer.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mendapati Nadiem tidak cukup komunikatif dengan DPR RI. Hal tersebut menunjukkan Nadiem ingin semua kebijakan sesuai keinginannya saja dengan tidak banyak membuka ruang dialog.
“Mungkin mas menteri ingin semua kebijakannya seperti yang beliau inginkan, ingin landing semua, jadi kelihatannya membatasi dialog,” ujar Huda dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema ‘Cerita Guru Honorer’, Sabtu (27/11).
Diceritakan Huda, saat proses rekruitmen tahap pertama PPPK seharusnya hanya 80 ribu guru honorer yang lolos. Namun, Nadiem meloloskan 173 ribu setelah mendapat desakan Parlemen.
“Karena itu dalam berbagai hal, relatif semacam ruang kompromi itu terjadi. Misalnya kemarin, soal rekrutmen yang kemarin tahap pertama PPPK, itu kalau gak ada kompromi yang lolos hanya 80 ribu mas, akhirnya karena kita ngotot akhirnya yang lolos 173 ribu,” terangnya.
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, Nadiem hanya terlihat ada keinginan untuk memberi afirmasi kepada guru honorer, tapi semangatnya belum terlihat.
Terutama, para guru honorer yang lama mengabdi belum merasakan keberpihakan pemerintah.
“Kita minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK dan ini tidak menyalahi aturan karena masih ada PP yang menyangkut soal itu,” tandasnya.
Komentar