JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, menyatakan bahwa ajang olahraga internasional kerap menjadi panggung diplomasi dan promosi negara. Ia menilai, negara yang diduga melakukan praktik genosida tidak seharusnya diberikan ruang untuk tampil dalam ajang tersebut.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada kemanusiaan.
Jangan sampai kita kecolongan lagi soal keikutsertaan Israel dalam kompetisi olahraga internasional,” ujar Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ia menegaskan bahwa pemberian izin kepada atlet Israel untuk bertanding di Indonesia berpotensi memicu polemik publik dan dianggap mencederai amanat konstitusi. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Lebih lanjut, Sukamta mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menolak kehadiran Israel dalam ajang olahraga internasional. Ia menyebut keputusan Indonesia untuk mundur dari kualifikasi Piala Dunia 1958, serta penolakan visa terhadap kontingen Israel dan Taiwan dalam Asian Games 1962 sebagai wujud konsistensi sikap anti-penjajahan.
Contoh lain muncul pada 2023, ketika Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah gelombang penolakan terhadap partisipasi tim nasional Israel.
“Dukungan terhadap Palestina bukan hanya simbol politik, tetapi bagian dari jati diri bangsa. Dalam situasi genosida seperti yang terjadi di Gaza saat ini, sangat tidak pantas Indonesia mengizinkan atlet Israel bertanding di sini,” tegas Sukamta.
Menurut laporan UN OCHA dan Kementerian Kesehatan Gaza per 1 Oktober 2025, sedikitnya 66.148 warga Palestina tewas sejak agresi militer Israel dimulai pada Oktober 2023. Mayoritas korban disebut adalah perempuan dan anak-anak.
Sukamta berharap pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas yang mencerminkan solidaritas kemanusiaan, sekaligus menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
