JurnalPatroliNews – Semarang, – Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/Kepala BPN RI, menyerahkan sertipikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), secara Door to Door kepada warga kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis ( 02/11/23) pagi.
Hadi Tjahjanto, dalam kunjungan kerjanya kali ini, selain menyerahkan sertipikat tanah, sekaligus akan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, yang akan dilaksanakan di Ballroom Rama Shinta Patra Jasa Hotel, Kota Semarang.
Menteri ATR/BPN, sebagai simbolis, menyerahkan langsung 10 sertifikat secara Door to door kepada masyarakat Jatingaleh, kecamatan Candisari, yang terdiri dari 2 sertifikat tanah wakaf untuk mushollah, dan 8 sertipikat hak milik untuk rumah warga.
“Hari ini masyarakat bersyukur dan bergembira setelah mendapatkan sertifikat program PTSL, saya menyerahkan door to door 10 sertifikat (Hak Milik) dan 2 sertifikat tanah wakaf,” ujar Hadi Tjahjanto kepada awak media, usai menyerahkan sertifikat kepada warga.
Ia menyebut, kota Semarang telah mencapai 99% pencapaian target sertifikat PTSL. Pada akhir tahun, lanjut Hadi, segera kita deklarasikan Semarang menjadi Kota lengkap sertifikasi.
“Kota Semarang, untuk target sertifikat PTSL sebanyak 688.000, yang sudah terealisasi adalah 681.000, sudah 99%,” katanya.
“Sehingga akhir tahun 2023, Semarang segera kita deklarasikan menjadi Kota lengkap,” tambahnya.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dengan terpenuhi 96% realisasi sertifikat saja, dampaknya pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, mencapai Rp 16 triliun.
“Dampaknya adalah, setelah 96% (sertifikat yang terealisasi), pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tembus 16 triliun,” tandasnya.
Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada Walikota Semarang yang telah membantu menyelesaikan program sertifikat PTSL dengan memberi berbagai kemudahan.
“Saya juga mengucapkan Terima kasih kepada Ibu Walikota Semarang, karena pro aktif membantu menyelesaikan program sertifikasi PTSL, BPHTB dan pajak juga diringankan,” ucapnya.
Panglima TNI 2017-2021 ini berharap, agar kiranya seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia bisa memberi kemudahan dalam penyelesaian sertifikasi PTSL seperti yang dilakukan Kota Semarang.
“Harapannya, seluruh wilayah Kabupaten/Kota, bisa membebaskan atau meringankan beban biaya BPHTB,” pungkasnya.
Diketahui, kegiatan Rakor GTRA ini, mengangkat tema ‘Upaya Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Dan Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah.
Pada kesempatan kali ini, Menteri ATR/BPN, di dampingi Dalu Agung Darmawan, Dirjen Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah, dan Dwi purnama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.
Pantauan Media ini, turut hadir Nana Sudjana, PJ Gubernur Jawa Tengah, Perwakilan KPK, dan para Bupati, Wali kota, Kepala Kantor Pertanahan, serta Forkopimda se-Provinsi Jawa Tengah.
Komentar