Lewati ke konten
    • Tentang Kami
    • Kontak
    • Redaksi
    • Disclaimer
    • Pedoman Media Siber
Jurnal Patroli News
Jurnal Patroli News
  • HOME
  • HEADLINE
  • NASIONAL
    • DAERAH
    • ADVERTORIAL
    • POLITIK
    • PERISTIWA
    • KRIMINAL
    • KORUPSI
  • ENERGI
  • INTERNASIONAL
    • JP.TV CHANNEL
    • ASEAN
    • ASIA PASIFIK
    • TIMUR TENGAH
    • EUROPA AMERIKA
  • EKONOMI
    • KEUANGAN
    • BISNIS
    • MAKRO
  • INFO TNI
  • OLAHRAGA
    • BOLA
    • BULU TANGKIS
    • OTOMOTIF
    • MOTO GP
  • TREN
  • OPINI
  • Google Berita
BENER KANAN KIRI
BENER KANAN KIRI
Homepage / Nasional Haji 2027 Dapat Subsidi Negara, MUI: Ini Tetap Memenuhi Prinsip Istitha’ah

Haji 2027 Dapat Subsidi Negara, MUI: Ini Tetap Memenuhi Prinsip Istitha’ah

Aryaputraa08/10/202608/10/2026
Nasional
calon jemaah haji RI
Ilustrasi Jemaah Haji

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kebijakan pemerintah memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji mendapat respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, menilai dukungan anggaran negara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, termasuk ketentuan istitha’ah atau kemampuan sebagai salah satu syarat kewajiban menunaikan ibadah haji.

Menurut Prof Niam, kemampuan seseorang untuk menunaikan ibadah haji tidak selalu harus berasal dari pembiayaan pribadi. Dalam perspektif fikih, kemampuan tersebut dapat hadir melalui berbagai bentuk rezeki maupun bantuan dari pihak lain.

Karena itu, ia menilai fasilitas pembiayaan yang diberikan negara tidak menggugurkan keabsahan ibadah haji seseorang.

“Orang yang berangkat haji dibiayai secara keseluruhan saja sah dan kewajiban hajinya sudah gugur, apalagi ini oleh negara,” ujar Prof Niam, Kamis (8/10/2026).

Subsidi Haji Dinilai Bagian dari Kehadiran Negara

Prof Niam mengatakan, dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin kehidupan beragama.

Menurut dia, pola dukungan negara sebenarnya telah diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, energi hingga bidang sosial.

Dalam konteks keagamaan, dukungan terhadap pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dinilai berada dalam kerangka yang sama.

“Nah, subsidi pembiayaan haji ini adalah wujud subsidi di bidang keagamaan,” katanya.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki ruang untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung pelaksanaan kehidupan beragama masyarakat.

Dukungan tersebut, kata dia, tidak selalu berbentuk pembiayaan langsung. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitasi berupa layanan kesehatan, vaksinasi, pembinaan manasik hingga upaya efisiensi berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji.

MUI Apresiasi Pembahasan Biaya Haji Lebih Awal

Selain menanggapi aspek syariat, Prof Niam memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji lebih awal.

Menurut dia, kepastian mengenai besaran biaya dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.

“Apresiasi pada Pemerintah, khususnya Menteri Haji dan Pimpinan DPR-RI yang telah menuntaskan besaran BPIH serta BIPIH dan subsidi bagi jamaah. Ini langkah awal untuk optimalisasi layanan,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah bersama Panitia Kerja DPR RI menyepakati rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M sebesar Rp98.466.351,35 per jamaah.

Dari jumlah tersebut, porsi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jamaah ditetapkan sebesar 55,50 persen atau Rp54.648.825.

Sementara 44,50 persen, atau sebesar Rp43.817.526,35, berasal dari Nilai Manfaat (NM).

Pelunasan Jamaah Ditekan

Skema pembiayaan tersebut kemudian mendapatkan tambahan dukungan melalui kebijakan subsidi APBN.

Berdasarkan skema yang disampaikan, terdapat subsidi APBN sebesar Rp3,2 juta. Angka tersebut diperhitungkan bersama setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta dan saldo Virtual Account (VA) sebesar Rp3,4 juta.

Dengan skema tersebut, sisa biaya pelunasan yang harus dipenuhi jamaah menjadi rata-rata Rp23.048.825.

Bagi pemerintah, pengaturan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan haji, kemampuan jamaah dan kualitas layanan.

Sementara dari perspektif fikih, Prof Niam menegaskan bahwa dukungan pembiayaan dari pihak lain tidak dengan sendirinya menghilangkan keabsahan ibadah haji. Prinsip istitha’ah tetap menjadi bagian penting dalam melihat kewajiban tersebut.

Dengan demikian, perdebatan mengenai subsidi haji tidak hanya menyangkut angka pembiayaan, tetapi juga bagaimana negara menjalankan fungsi fasilitasi kehidupan beragama sekaligus memastikan penyelenggaraan ibadah berjalan dengan baik.

APBN Asrorun Niam Sholeh biaya haji 2027 Bipih 2027 BPIH 2027 DPR RI haji 2027 Ibadah Haji istitha’ah JurnalPatroliNews Kementerian Haji dan Umrah MUI Nilai Manfaat subsidi haji Syariat Islam Virtual Account haji
Writer: RedEditor: Ar
Ikuti Kami

Navigasi pos

Pos sebelumnya Bukan Lagi Ekspor Bahan Mentah, Prabowo Lepas Perdana Baterai EV dari Halmahera
Pos berikutnya Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Berujung Pidana, Empat Tersangka Masuk Tahanan

Posting Terkait

  • China Perkuat Cengkeraman Ekonomi di Asia Tenggara, Kedatangan Trump Jadi Sorotan!
  • Dasco Respons Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Tegaskan Hak Presiden Harus Dihormati
  • Kolaborasi JurnalPatroliNews dan Universitas Moestopo, Motivational Talk Siap Digelar 18 November
  • Pimpinan Ormas Islam dan MUI Konsolidasi, Bahas Dugaan Penyadapan hingga Kedaulatan Ekonomi

Jangan Lewatkan

  • e b b b adedbb
    JAM PIDSUS Periksa Dua Saksi PT CCM, Penyidikan Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara Nunukan Berlanjut
  • WhatsApp Image at
    Syarat Pengganti Gibran Jika Jabatan Wapres Kosong, Ini Mekanisme dan Aturan Hukumnya
  • WhatsApp Image at
    KPK Bongkar Dugaan Permainan Proyek BNPB, Eks Kepala BNPB Suharyanto Dicecar soal Penunjukan Vendor
  • bbf ce b ac adbafbf
    Irjen Eko Hadi Dipecat Tidak Hormat! Terbukti Langgar Kode Etik dalam Kasus Penyadapan
  • WhatsApp Image at ()
    Wamenaker Tegaskan Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Cari Kerja, Perusahaan Tak Boleh Abaikan Hak Buruh
  • edf b e a ebaec
    Kapolri Perintahkan Pendataan Seluruh IUP, Tambang Ilegal Masuk Prioritas Penertiban Polri

Berita Lainnya

mhmbqwtrxwxfyat

China Perkuat Cengkeraman Ekonomi di Asia Tenggara, Kedatangan Trump Jadi Sorotan!

bf ed aaf aeba

Dasco Respons Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran, Tegaskan Hak Presiden Harus Dihormati

Kolaborasi JurnalPatroliNews dan Universitas Moestopo, Motivational Talk Siap Digelar 18 November

WhatsApp Image at

Pimpinan Ormas Islam dan MUI Konsolidasi, Bahas Dugaan Penyadapan hingga Kedaulatan Ekonomi

bff f a edebfef

Angkat Poster “Gibran Mundur atau Dimundurkan”, Anggota DPR PKS Desak Pimpinan Proses Hak Menyatakan Pendapat

mrkaxnnnwgvhhszs ()

Puan Belum Tetapkan Jadwal Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran, DPR Kumpulkan Masukan Fraksi

  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 190
  • Berikutnya

No More Posts Available.

No more pages to load.

MOTIVATIONAL TALK

New Ok Banner

HARI PAHLAWAN NASIONAL 2026

WhatsApp Image at

NUSANTARA CENTRE

WhatsApp Image at
WhatsApp Image at
Poster Penghormatan Kapolri Berbalut Merah Putih
WhatsApp Image at
eeee f cfc

S-Five Air Murni Nano

MITRA INSTITUSI

Jurnal Patroli News
Copyright - PT. Jurnal Duta Global
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Tentang Kami
  • <• NETWORKS •>
  • Askara
  • Berita Manado
  • Klise
  • Beritarn
  • Balijani
  • Bekasitoday
  • Nyali.id
  • Komennews
  • SwantanraNews
  • DelikAsia
  • Bongkar Merdeka
  • KoranProgresif
  • BedaNews
  • SatuArah
WhatsApp Image at