JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Jokowi hadir dalam Puncak Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5) kemarin.
Dalam acara yang digelar para relawannya itu, Jokowi sempat menyinggung soal sosok pemimpin yang pantas jadi nakhoda Indonesia selanjutnya.
Musra sebenarnya telah memiliki 3 nama yang direkomendasikan sebagai capres dan cawapres. Tapi Jokowi belum membuat keputusan siapa yang harus didukung oleh para relawannya itu.
Jokowi masih menunggu hasil koalisi partai politik untuk kepastian siapa yang benar-benar maju sebagai capres-cawapres di 2024.
“Dan saya tahu Saudara-saudara ingin mencari, menemukan, capres dan cawapres, yang bener dan tepat karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elite,” kata Jokowi di Istora Senayan, Minggu (14/5).
Meski begitu dalam acara puncak Musra Jokowi mengungkap kriteria yang layak jadi pemimpin Indonesia selanjutnya.
Pemimpin bagi Jokowi merupakan seorang yang harus paham betul bagaimana mengelola negara dan memanfaatkan peluang yang ada.
“Pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara, dari sisi mana dan mampu memanfaatkan peluang yang ada,” ucap Jokowi.
“Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu,” ujar Jokowi.
Jokowi juga ingin pemimpin yang antikorupsi. Sebab Indonesia memiliki sumber daya alam yang kaya.
Lebih jauh, Jokowi menyebut Indonesia memiliki sumber daya alam yang besar. Bukan hanya tambang, mineral, tapi juga sumber daya alam laut sangat melimpah.
“Komoditas pertanian, perkebunan juga semua melimpah. Tapi bertahun-tahun kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi,” terang dia.
Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan, ke depan Indonesia butuh kepemimpinan yang dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia dan ketidakpastian global.
“Oleh sebab itu, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat, untuk antikorupsi,” sambung dia.
Dalam acara itu Jokowi juga sempat mengomentari sejumlah menteri yang nyaleg di Pemilu 2024. Bagi Jokowi hal itu bukan masalah, karena berdasarkan peraturan, hal itu juga diperbolehkan.
“Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian,” kata Jokowi kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (14/5).
Jokowi mengatakan, selalu mengevaluasi kinerja para menterinya. Jika proses pencalegan mengganggu kinerja, maka dia menegaskan akan melakukan reshuffle.
“Ketiga, saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu, ya, ganti bisa. Gitu aja. Udah,” imbuh Jokowi.
Komentar