JurnalPatroliNews | Jakarta – Krisis sampah nasional semakin menekan pemerintah daerah. Persoalan yang selama ini berkutat pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan kini berkembang menjadi persoalan struktural, mulai dari keterbatasan infrastruktur pengolahan, kebakaran tempat pemrosesan akhir (TPA), hingga rendahnya tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan.
Co-founder Net Zero Waste Management Consortium (NZWMC), Ahmad Safrudin, menilai pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi membutuhkan langkah penanganan yang lebih konkret dan tidak hanya bergantung pada pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL).
Pandangan tersebut disampaikan Ahmad dalam forum The 15th Asia PET Series – Circular Plastic Packaging yang berlangsung di Le Méridien Jakarta, 11–13 November 2026. Forum tersebut dihadiri delegasi dari berbagai negara untuk membahas masa depan pengelolaan kemasan plastik dan pengembangan ekonomi sirkular.
Menurut Ahmad, rangkaian peristiwa longsor dan kebakaran di sejumlah TPA memperlihatkan bahwa persoalan sampah Indonesia tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Risiko bencana terus berulang ketika volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan tidak sebanding dengan kapasitas pengolahan dan kemampuan pengelolaan di daerah.
Ia menyebut data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat 76 TPA mengalami kebakaran sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Beberapa lokasi bahkan disebut mengalami kebakaran berulang.
Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga keselamatan manusia. Ahmad mengingatkan tragedi longsor sampah di TPA Leuwigajah pada 21 Februari 2005 yang menewaskan 157 orang, serta peristiwa di TPST Bantargebang pada Maret 2026 yang menurut keterangannya menyebabkan tujuh orang meninggal dunia. Ia juga menyinggung insiden di TPA Galuga pada Agustus 2025 yang mengakibatkan satu korban jiwa.
Serangkaian peristiwa itu, menurutnya, seharusnya menjadi peringatan bahwa pengelolaan sampah harus ditempatkan sebagai prioritas keselamatan publik dan agenda pembangunan daerah.
PSEL belum cukup menjawab seluruh persoalan
Ahmad mengakui kehadiran skema Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui Danantara merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah. Skema tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.
Namun, ia mengingatkan PSEL tidak dapat menjadi satu-satunya tumpuan penyelesaian krisis. Pemerintah daerah masih membutuhkan solusi pendamping yang dapat berjalan secara paralel, termasuk sebagai alternatif ketika proyek PSEL belum beroperasi secara efektif.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan Ahmad, apabila seluruh proyek PSEL yang direncanakan dapat berjalan, kapasitas penyerapan sampah nasional diperkirakan berada pada kisaran 25.000 hingga 38.000 ton per hari. Sementara itu, ia memperkirakan timbulan sampah nasional mencapai sekitar 140.000 ton per hari.
Dengan perbandingan tersebut, masih terdapat sekitar 73 hingga 82 persen sampah yang membutuhkan jalur pengolahan lain. Sampah kemasan plastik menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Jadi masih tersisa 73 persen sampah nasional yang harus dicarikan solusi pengolahannya, terutama sampah kemasan plastik,” kata Ahmad.
Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem pengelolaan yang lebih beragam. Pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, hingga pengolahan residu harus menjadi satu kesatuan kebijakan.
Regulasi tersedia, pelaksanaan masih tertinggal
Dalam forum tersebut, Ahmad juga menyoroti kesenjangan antara regulasi pengelolaan sampah dan pelaksanaannya di lapangan.
Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
Namun, keberadaan aturan tersebut dinilai belum sepenuhnya menghasilkan perubahan mendasar. Timbulan sampah plastik masih menjadi persoalan, sementara sistem pengumpulan belum merata, kemampuan daur ulang terbatas, dan kebocoran sampah ke lingkungan, termasuk perairan dan lautan, masih menjadi tantangan.
Riset NZWMC mengidentifikasi tujuh hambatan utama dalam penerapan kebijakan pengelolaan sampah.
Pertama, ketergantungan berlebihan pada pengumpulan dan daur ulang di hilir. Kedua, terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah. Ketiga, lemahnya akuntabilitas produsen. Keempat, rendahnya kepatuhan terhadap pembatasan plastik sekali pakai.
Kelima, belum kuatnya kelayakan ekonomi untuk sistem penggunaan kembali (reuse) dan pengisian ulang (refill). Keenam, koordinasi birokrasi dan kelembagaan yang masih terfragmentasi. Ketujuh, tata kelola yang belum memadai, terutama dalam pemberian insentif kepada perusahaan yang patuh dan sanksi bagi pihak yang mengabaikan kewajibannya.
Ahmad juga mengkritik orientasi keuntungan yang terlalu dominan dalam sebagian industri daur ulang plastik. Menurutnya, pelaku usaha cenderung memilih sampah plastik bernilai ekonomi tinggi, sedangkan material bernilai rendah atau sulit didaur ulang kerap tidak terserap.
Kondisi tersebut, berdasarkan paparan Ahmad, membuat industri daur ulang yang ada baru mampu menyerap sekitar 10 persen dari total timbulan sampah plastik.
Artinya, keberadaan industri daur ulang belum otomatis menyelesaikan persoalan sampah kemasan. Tanpa mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab yang jelas, sampah bernilai rendah berpotensi tetap berakhir di TPA atau mencemari lingkungan.
Kewajiban produsen dinilai belum berjalan optimal
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian NZWMC adalah rendahnya pelaksanaan kewajiban produsen dalam mengurangi sampah kemasan.
Ahmad memaparkan, dari 21.289 produsen yang menjadi sasaran, sebanyak 842 produsen atau sekitar 3,96 persen telah memperoleh pembinaan. Sebanyak 386 produsen atau 1,81 persen telah mendaftar dalam program pengurangan sampah.
Sementara itu, 79 produsen atau sekitar 0,37 persen telah menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dari jumlah tersebut, hanya 28 produsen atau sekitar 0,13 persen yang disebut telah menyusun, melaksanakan, dan melaporkan hasil peta jalan tersebut.
Angka tersebut memperlihatkan masih lebarnya kesenjangan antara target kebijakan dan pelaksanaan kewajiban produsen.
“Masih jauh panggang dari api untuk mampu membuat seluruh produsen mencapai 30 persen pengurangan sampah kemasan pada 2029, sesuai tenggat waktu regulasi,” kata Ahmad.
Rendahnya partisipasi produsen menjadi persoalan penting karena tanggung jawab pengurangan sampah tidak semestinya hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Perusahaan yang memproduksi serta memasarkan barang dengan kemasan juga harus ikut menanggung dampak lingkungan setelah produk dikonsumsi.
Enam rekomendasi NZWMC untuk pemerintah
Untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional, NZWMC menyampaikan enam rekomendasi kepada pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
Pertama, memperkuat penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas. Instrumen ini harus menjadi mekanisme akuntabilitas sekaligus pendanaan untuk menangani sampah kemasan produk, termasuk melalui daur ulang dan pengelolaan dampak lingkungan.
Kedua, pemerintah diminta segera mengatur instrumen pendanaan EPR, antara lain melalui skema deposit refund dan cukai plastik. Mekanisme pendanaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pembiayaan pengelolaan sampah sekaligus mendorong perubahan perilaku produsen dan konsumen.
Ketiga, kebijakan perlu bergeser ke sektor hulu dengan mengutamakan pencegahan timbulan sampah. NZWMC mendorong desain kemasan yang lebih sederhana, pengurangan kemasan sekali pakai, serta pembatasan kemasan kecil dan sachet.
Keempat, pekerja sektor informal seperti pemulung dan pelapak sampah perlu diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi sirkular. Mereka dinilai memiliki peran penting dalam rantai pengumpulan dan pemilahan material yang masih dapat dimanfaatkan.
Kelima, NZWMC mendorong pemanfaatan sampah plastik residu bernilai rendah sebagai sumber energi primer untuk menghasilkan uap (steam) yang dapat digunakan dalam proses industri petrokimia atau pabrik bahan baku plastik. Penerapannya perlu disertai kajian teknis, standar lingkungan, dan pengawasan yang ketat.
Keenam, pemerintah diminta menerapkan tata kelola lingkungan yang transparan dan adil melalui pemantauan serta verifikasi yang akuntabel. Produsen yang memenuhi kewajiban perlu memperoleh insentif, sedangkan perusahaan yang tidak patuh harus dikenai konsekuensi sesuai ketentuan.
Penyelesaian sampah harus dimulai dari hulu
Rangkaian rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian krisis sampah tidak cukup dilakukan dengan memperluas kapasitas TPA atau membangun fasilitas pengolahan berskala besar.
Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan berjalan secara terintegrasi, mulai dari desain produk, pengurangan kemasan, pemilahan di sumber, pengumpulan, penggunaan kembali, daur ulang, hingga pengolahan residu.
PSEL dapat menjadi salah satu bagian dari solusi, tetapi tidak menggantikan kebutuhan untuk mengurangi sampah sejak awal. Demikian pula industri daur ulang harus didukung sistem yang mampu menangani material bernilai rendah, bukan hanya jenis plastik yang memberikan keuntungan ekonomi tinggi.
Bagi pemerintah daerah, persoalan ini membutuhkan dukungan kebijakan nasional, pembiayaan yang memadai, kepastian pembagian tanggung jawab, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.
Tanpa perubahan mendasar tersebut, beban pengelolaan sampah akan terus menumpuk di daerah. Risiko kebakaran, longsor, pencemaran, dan krisis kapasitas TPA pun berpotensi kembali terjadi.
Pesan utama yang disampaikan NZWMC dalam forum internasional tersebut jelas: Indonesia tidak cukup hanya mengelola sampah yang sudah dihasilkan. Pemerintah dan produsen harus mulai mencegah sampah sejak dari sumbernya.
Komentar