JurnalPatroliNews | Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) hampir rampung. Pemerintah akan melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia menegaskan penyelesaian DIM menjadi kewajiban pemerintah agar proses pembahasan RUU Migas bersama DPR dapat berlanjut.
“DIM-nya sudah hampir selesai, nanti setelah itu saya akan melakukan konsultasi baru kita serahkan ke DPR,” kata Bahlil.
Ia juga menekankan bahwa penyelesaian dokumen tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dalam tahapan pembahasan rancangan undang-undang.
“Saya punya kewajiban menyelesaikan DIM-nya,” tegasnya.
Target penyerahan sebelumnya 22 Oktober
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyerahan DIM RUU Migas kepada DPR pada 22 Oktober 2026.
“Kami targetnya tanggal 22 Oktober sudah bisa disampaikan,” kata Yuliot pada Jumat (2/10/2026).
Target tersebut disusun setelah Kementerian ESDM menerima Surat Presiden (Surpres) Prabowo Subianto pada 14 September 2026.
Namun, berdasarkan pernyataan Bahlil pada 23 Oktober, DIM masih disebut hampir selesai dan perlu melalui konsultasi sebelum diserahkan. Dengan demikian, target yang sebelumnya ditetapkan pada 22 Oktober perlu dibedakan dari jadwal penyerahan aktual yang belum dipastikan dalam keterangan tersebut.
Penyelesaian DIM menjadi tahapan penting pembahasan RUU Migas
Daftar Inventarisasi Masalah merupakan dokumen yang memuat inventarisasi persoalan dan usulan pemerintah terhadap materi rancangan undang-undang. Dalam proses legislasi, dokumen tersebut menjadi salah satu bahan untuk membahas dan menyelaraskan substansi RUU antara pemerintah dan DPR.
Penyelesaian DIM RUU Migas menjadi tahapan penting bagi kelanjutan pembahasan regulasi di sektor minyak dan gas bumi. Setelah dokumen disampaikan, tahapan berikutnya bergantung pada agenda serta mekanisme pembahasan yang disepakati pemerintah dan DPR.
Pemerintah belum menyampaikan tanggal pasti penyerahan DIM setelah target 22 Oktober tersebut. Bahlil hanya memastikan dokumen hampir rampung dan akan dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada DPR.
Perkembangan selanjutnya akan menentukan kapan pembahasan RUU Migas dapat berlanjut ke tahap berikutnya.
Komentar