JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Dalam Negeri akan mengerahkan sebanyak 1.054 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) guna membantu pemulihan roda pemerintahan desa di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara yang terdampak bencana. Langkah ini diambil untuk mempercepat pemulihan layanan pemerintahan di tingkat paling dasar.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengiriman personel IPDN tersebut dijadwalkan mulai 3 Januari 2026. Para praja akan ditugaskan selama kurang lebih satu bulan di wilayah yang mengalami dampak terberat akibat bencana alam.
Tito menjelaskan, Aceh Tamiang dan Aceh Utara dipilih sebagai lokasi penugasan utama karena banyak desa di dua daerah tersebut mengalami kerusakan serius. Bahkan, sebagian desa dilaporkan kehilangan kantor pemerintahan sehingga aktivitas administrasi dan pelayanan publik tidak dapat berjalan normal.
Menurutnya, jumlah kantor desa yang terdampak di Aceh Utara mencapai lebih dari 800 unit, sementara Aceh Tamiang juga mengalami kerusakan signifikan. Kondisi tersebut membuat pemerintahan desa di kedua wilayah praktis terhenti.
Sebanyak 1.054 Praja IPDN yang diterjunkan, bersama para pengasuhnya, akan menjalankan dua fokus utama tugas. Pertama, membantu pelaksanaan administrasi desa agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan. Kedua, mendukung upaya menghidupkan kembali fungsi pemerintahan desa yang sempat lumpuh akibat bencana.
Tito menambahkan bahwa penugasan ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran bagi para praja. Kegiatan tersebut masuk dalam kurikulum IPDN sebagai bentuk pengabdian lapangan yang setara dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Melalui penugasan ini, para praja diharapkan dapat belajar langsung menghadapi persoalan nyata di masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemulihan kehidupan warga di wilayah terdampak bencana.
