JurnalPatroliNews – Bandung – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperkuat komitmen dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di tanah air melalui kolaborasi dengan lebih banyak pihak.
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM Henra Saragih hadir dalam kegiatan Kolaborasi Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Kemitraan Kerja Sama Dalam Negeri, di Bandung, Selasa (6/2).
“Melalui kegiatan temu mitra ini, saya berharap seluruh kerja sama yang telah disusun dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat diimplementasikan melalui program kegiatan yang berkolaborasi dengan banyak pihak, hingga mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan koperasi dan UMKM,” kata Henra.
Henra mengungkapkan, sejak Maret 2021 sampai dengan Desember 2023, pihaknya telah memfasilitasi berbagai jenis kerja sama yang tertuang dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 150 dokumen dengan lebih dari 100 mitra kerja sama baik di tingkat menteri maupun unit teknis.
“Sedangkan sepanjang 2023, KemenKopUKM melalui Biro Hukum dan Kerja Sama telah memfasilitasi sebanyak 45 kerja sama yang melibatkan 44 stakeholder, baik yang berasal dari Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia,” kata Henra.
Menurut Henra, kerja sama yang terjalin tersebut telah mendukung tercapainya target beberapa program strategis KemenKopUKM, mulai dari program koperasi modern dan penyusunan RUU Perkoperasian, pengentasan kemiskinan ekstrem, PLUT KUMKM, transformasi formal usaha mikro, Rumah Produksi Bersama, pembiayaan melalui skema KUR, hingga Pengembangan Kewirausahaan Nasional.
Henra menambahkan, target serupa juga berusaha dicapai oleh KemenKopUKM pada tahun 2024, di antaranya melalui program pendataan lengkap KUMKM dengan target 21,4 juta data, Rumah Produksi Bersama dengan target 7 lokasi, hingga revitalisasi pasar rakyat.
“Selain itu, terdapat juga program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di 97 kabupaten/kota, layanan rumah kemasan sebanyak 10 unit, hingga redisain 63 PLUT KUMKM,” kata Henra.
Henra menegaskan, target-target pembangunan tersebut tidak akan dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Sehingga kolaborasi dan sinergi menjadi kata kunci bagi pencapaian target bagi banyak pihak.
Dalam kesempatan tersebut, Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM mengundang 15 mitra kerja sama dalam negeri yang terdiri dari tujuh Kementerian/Lembaga, lima BUMN/swasta, serta tiga perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM sepanjang 2023.
Adapun ke-15 mitra tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, LPP-Radio Republik Indonesia, Badan Standardisasi Nasional, Badan Pusat Statistik, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ombudsman RI, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Lazada Indonesia, Pegadaian, Ikatan Akuntan Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, serta Bina Nusantara University.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Badan Pusat Statistik (BPS) Margaretha Ari Anggorowati menyatakan, kolaborasi antara BPS dengan KemenKopUKM sejak 2022 telah menghasilkan sejumlah hal di antaranya rampungnya pendataan UMKM di seluruh provinsi di Indonesia selain Bali dan DI Yogyakarta.
“BPS sebagai pembina statistik sektoral terus mengawal kegiatan statistik, salah satunya melalui pendataan lengkap UMKM yang sangat penting karena data ini akan menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Margaretha.
Di tempat yang sama, Guru Besar Bina Nusantara University Professor Meyliana mengungkapkan, KemenKopUKM bersama dengan Binus University telah melakukan sejumlah kerja sama, salah satunya terkait dengan pembuatan smart factory yang pada tahun 2024 melibatkan 6 UMKM terpilih, dan akan berlanjut menjadi 10 UMKM di tahun 2025.
“Pembuatan smart factory berupa laboratorium juga terintegrasi dengan berbagai pemanfaatan dalam perguruan tinggi maupun masyarakat, seperti pemanfaatan lab untuk pengayaan kelas dan materi ajar, hingga pelatihan UMKM,” kata Meyliana.
Sementara itu, Vice President External Affairs Lazada Indonesia Yovan mengatakan, sejak tahun 2023 Lazada telah berkolaborasi bersama KemenKopUKM dengan misi mendukung percepatan transformasi digital dan mendorong UMKM naik kelas.
“Sejak itu kami berkolaborasi menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan ekonomi dengan inkubator, hingga ekonomi digital dengan perempuan. Komitmen kami tidak berubah untuk terus mengembangkan platform yang mudah dan inklusif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi digital melalui perdagangan dan teknologi,” ujar Yovan.
Biro Hukum dan Kerja Sama KemenKopUKM secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang telah dijalin untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang terimplementasi.
Komentar