JurnalPatroliNews | Lampung Timur — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong pengembangan ekosistem koperasi untuk memperkuat perekonomian nelayan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya ini didukung riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tiga wilayah, yakni Indramayu, Sukabumi, dan Lampung Timur.
Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop, Panel Barus, mengatakan masyarakat pesisir memiliki peran penting dalam menyediakan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, termasuk di perkotaan. Namun, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan.
Menurut Panel, persoalan serupa juga ditemukan di wilayah perdesaan yang menjadi salah satu sumber utama pangan nasional. Ia menyoroti data yang disampaikan dalam forum tersebut bahwa 52 persen masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut perlu dilihat berdasarkan definisi, periode, dan cakupan data yang digunakan dalam riset.
Pernyataan itu disampaikan Panel dalam Seminar Hasil Survei Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi” di Lampung, Kamis (22/10/2026).
Panel berharap hasil riset dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan sekaligus mendorong kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat pesisir dan perdesaan.
“Melalui forum seminar ini kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam mendorong peningkatan ekonomi di pesisir dan di desa dengan upaya yang nyata,” kata Panel.
Ia menegaskan, persoalan kesejahteraan nelayan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Karena itu, hasil riset diharapkan menjadi pijakan bagi pemerintah untuk merancang langkah konkret, termasuk dalam mempersiapkan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), salah satu program prioritas Presiden.
“Seminar ini juga penting dilakukan kaitannya dengan rekomendasi yang bisa kita berikan dalam hal persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang merupakan salah satu program prioritas Presiden,” ujarnya.
Tiga Hambatan Utama Ekonomi Nelayan
Panel mengidentifikasi tiga persoalan yang dinilai membuat masyarakat desa dan nelayan pesisir sulit meningkatkan kesejahteraan.
Pertama, tingginya biaya untuk mendapatkan kebutuhan dasar dan sarana produksi. Panjangnya rantai distribusi serta mahalnya logistik membuat biaya yang ditanggung masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih besar.
Kedua, keterbatasan akses pembiayaan untuk kegiatan produktif. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha di desa kesulitan mendapatkan modal kerja dari lembaga keuangan formal dan terpaksa mencari pinjaman kepada rentenir atau pihak yang menjalankan praktik serupa.
Ketiga, lemahnya akses pasar dan belum optimalnya fungsi pembeli penyangga atau offtaker yang dapat membantu menyerap hasil produksi. Akibatnya, nelayan berisiko berada pada posisi tawar yang lemah ketika menjual hasil tangkapan.
“Kemiskinan sulit dibereskan kalau tiga masalah ini tidak dibereskan,” tegas Panel.
Menurutnya, pengembangan ekosistem koperasi perlu diarahkan untuk menjawab ketiga persoalan tersebut secara terpadu, mulai dari penyediaan kebutuhan produksi, akses pembiayaan, hingga kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan.
Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Jadi Penggerak
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Di wilayah pesisir, ekosistem koperasi diharapkan dapat mendekatkan kebutuhan operasional nelayan, mempermudah akses permodalan, serta memperkuat kepastian penyerapan hasil tangkapan. Dengan dukungan tersebut, nelayan diharapkan dapat mengurangi beban biaya produksi sekaligus memperoleh posisi tawar yang lebih baik.
Panel mencontohkan kondisi di Lampung Timur, tempat keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan solar. Selain bahan bakar, nelayan membutuhkan pasokan es untuk menjaga kualitas ikan selama melaut serta kepastian pembeli dengan harga yang layak.
Fungsi offtaker diharapkan menjadi bagian dari ekosistem yang dibangun melalui kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan koperasi. Dengan begitu, dukungan kepada nelayan tidak hanya berupa sarana produksi, tetapi juga mencakup akses pasar dan kepastian penjualan.
“Kami berharap nanti nelayan itu kalau mau melaut tidak perlu keluar duit, jadi sejak di tengah laut sudah tahu akan dapat berapa, nanti tinggal dihitung saja hasilnya saat mendaratkan hasil tangkapannya,” kata Panel.
Pernyataan tersebut menggambarkan harapan agar sistem pembiayaan dan penyerapan hasil tangkapan dapat dirancang secara terintegrasi. Pelaksanaannya tetap memerlukan mekanisme operasional yang jelas, transparansi harga, serta pengelolaan risiko usaha agar manfaatnya dapat dirasakan nelayan.
Bupati Lampung Timur Minta Riset Ditindaklanjuti
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di wilayahnya.
Ia mengatakan Lampung Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal karena nelayan masih menghadapi kendala pemasaran hasil tangkapan, kepastian harga, akses permodalan, dan lemahnya posisi tawar dalam perdagangan.
Ela berharap hasil riset Kemenkop tidak berhenti pada forum seminar, tetapi ditindaklanjuti melalui program yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Tentunya kami sangat terbantu dengan riset yang dilakukan Kemenkop, namun ini tidak boleh berhenti hanya sampai di seminar saja, tetapi kita tunggu kolaborasi Kemenkop dengan Pemda melalui implementasi yang nyata misal soal penyediaan solar bagi para nelayan,” katanya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan koperasi diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan dukungan pembiayaan, sarana produksi, dan akses pasar yang lebih baik, pengembangan ekonomi berbasis koperasi diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan.
Komentar