JurnalPatroliNews – Jakarta – Ancaman krisis pangan global kembali menghantui dunia seiring meningkatnya eskalasi konflik geopolitik dan lonjakan harga energi. Data World Food Programme (WFP) menunjukkan potensi kenaikan signifikan angka kelaparan akut pada 2026, dengan tambahan sekitar 45 juta jiwa berisiko terdampak jika situasi global tidak membaik.
Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis yang tak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai faktor eksternal menjadi pemicu utama kerentanan pangan global. Ia menyebut kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik sebagai faktor yang berpotensi mendorong inflasi pangan, serupa dengan dampak konflik Invasi Rusia ke Ukraina 2022.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/3/2026).
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor membuat suatu negara rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Dalam situasi geopolitik yang memanas, seperti konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, kemandirian produksi pangan domestik menjadi faktor penentu ketahanan nasional.
Pemerintah Indonesia, lanjut Amran, terus mendorong transformasi sektor pertanian guna memperkuat kemandirian pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui strategi intensifikasi, seperti penggunaan benih unggul, mekanisasi, dan pompanisasi, serta ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru dan optimalisasi lahan rawa.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Kita tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan yang ada, tetapi juga membuka lahan baru melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengedepankan dua pilar utama, yakni deregulasi dan modernisasi pertanian. Deregulasi dilakukan dengan memangkas ratusan aturan internal yang dinilai menghambat, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk agar lebih cepat sampai ke petani.
Sementara itu, modernisasi diwujudkan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian yang mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen serta meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan.
Keberhasilan kebijakan tersebut tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai angka 125, sekaligus menjadi rekor tertinggi. Di sisi lain, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dinilai mampu menjaga kesejahteraan petani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada,” ujar Amran.
Saat ini, produksi beras nasional tercatat surplus mencapai 34,7 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen, dengan cadangan pemerintah melampaui 4 juta ton. Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung, seperti revitalisasi lahan rawa di Kalimantan dan pembangunan sistem irigasi modern.
Dengan berbagai langkah tersebut, Indonesia optimistis mampu menghadapi tekanan krisis pangan global sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara mandiri pangan.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” pungkas Amran.
