JurnalPatroliNews – Jakarta – Gejolak geopolitik akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pangan global. Lonjakan harga energi yang dipicu perang tersebut mendorong kenaikan biaya logistik dan produksi, sehingga berimbas pada negara-negara yang masih bergantung pada impor komoditas strategis, termasuk Indonesia.
Anggota DPR RI, Slamet, menilai situasi ini harus menjadi peringatan serius sekaligus momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan nasional.
Menurutnya, Indonesia menghadapi risiko ganda, yakni kenaikan harga global serta tekanan nilai tukar yang dapat memperbesar beban impor. Oleh karena itu, ia mendorong langkah strategis yang terukur, mulai dari percepatan substitusi impor hingga penguatan cadangan pangan nasional.
“Krisis ini harus menjadi momentum untuk membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kuat, resilien, dan berpihak kepada petani serta masyarakat,” ujar Slamet, Minggu, 5 April 2026.
Ia menekankan pentingnya pengembangan komoditas lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar negeri. Selain itu, reformasi sistem logistik dinilai krusial untuk menekan biaya distribusi yang terus meningkat akibat gangguan rantai pasok global.
Di sisi lain, perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan juga harus diperkuat. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan pupuk subsidi serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Langkah diversifikasi negara sumber impor dan penguatan ekosistem pangan berbasis koperasi turut menjadi bagian dari strategi yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan.
Secara global, kawasan Timur Tengah memegang peran vital dalam pasokan energi dunia. Sekitar 30 persen minyak dunia berasal dari kawasan tersebut, sementara 20 persen jalur perdagangan global melintasi Selat Hormuz. Gangguan di wilayah ini secara langsung memicu kenaikan harga energi dan ongkos pengapalan internasional.
Dampaknya mulai terasa pada sejumlah komoditas impor Indonesia. Gandum, misalnya, masih diimpor sekitar 11 juta ton per tahun, sementara kedelai yang mencapai sekitar 2,6 juta ton—atau 70 hingga 80 persen kebutuhan nasional—mengalami kenaikan harga signifikan akibat biaya produksi dan transportasi yang meningkat.
Hal serupa terjadi pada gula industri yang ditargetkan mencapai 3,12 juta ton impor pada 2026, serta garam industri sekitar 577 ribu ton per tahun. Keduanya terdampak kenaikan biaya energi yang mendorong harga global naik.
Tidak hanya itu, sektor input produksi juga menghadapi tekanan. Indonesia masih mengimpor sekitar 8,5 juta ton LPG per tahun, jauh di atas produksi domestik yang hanya sekitar 1,3 juta ton. Kenaikan harga gas global, yang menyumbang hingga 70–80 persen biaya produksi pupuk nitrogen, turut mendorong lonjakan harga pupuk.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan beban subsidi pemerintah dan memicu risiko fiskal, termasuk kemungkinan pembatasan pupuk subsidi. Jika hal tersebut terjadi, produktivitas petani dapat tertekan dan berdampak pada ketahanan pangan nasional.
Dengan berbagai tekanan tersebut, penguatan kemandirian pangan dinilai bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.
