Kolaborasi Jadi Kunci Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

JurnalPatroliNews, Jakarta – Bantuan Sosial (bansos) diharapkan dapat menjadi jaring pengaman kesejahteraan masyarakat sekaligus menstimulasi perekonomian agar terus bergerak.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menegaskan bahwa bansos memiliki manfaat ganda.

“Penyaluran bansos diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat yang membutuhkan. Lalu, ketika bansos tersebut dimanfaatkan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk konsumsi, maka hal tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Selain bansos reguler yang disalurkan setiap tahun, pemerintah menyalurkan bansos non-reguler bagi masyarakat di masa pandemi.

Salah satunya, diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan telah masuk tahap penyaluran ke-5 dan 6 sebesar Rp 600.000 per KPM Selain itu, bantuan beras sebanyak 10 kilogram per KPM untuk 28,8 juta KPM yang disalurkan melalui Bulog.

Dalam memastikan kuantitas dan kualitas beras medium layak untuk konsumsi, lanjutnya, Menteri Menko PMK Muhadjir Effendy langsung melakukan pengecekan terhadap beras yang akan didistribusikan.

Ia mengatakan bahwa pengadaan Bansos tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.

Diketahui, kolaborasi itu salah satunya sudah diterapkan dalam program pembagian sembako di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sukoharjo, Jateng AKBP Wahyu Nugroho mengatakan pihaknya secara rutin membagikan beras serta pelengkap kepada masyarakat terdampak pandemi dan yang tengah melakukan isolasi mandiri.

Selain itu, ia menyebutkan, pihaknya berupaya memberdayakan produk lokal, seperti menggunakan lele hasil panen kolam budidaya di polsek setempat atau sayur dan tanaman obat yang ditanam oleh warga ke dalam paket bantuan yang disalurkan. Di samping itu, pihaknya juga membantu penyaluran donasi dari pihak swasta.

“Tim Bhabinkamtibmas dan Babinsa sangat memahami situasi di lapangan, tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan ini.

Karena itu, melalui kolaborasi penyaluran sembako ini dapat disalurkan secara tepat. Saat distribusi, kami juga menggunakan kendaraan roda dua agar dapat menjangkau jalan-jalan kecil yang tidak dapat dimasuki mobil,” ujar Wahyu.

Selain memberikan bantuan, ia mengaku, pihak kepolisian aktif mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri dengan memanfaatkan lahan untuk menanam atau beternak. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk membantu masyarakat bertahan di tengah situasi tekanan ekonomi.

Diketahui, penyaluran bansos selalu menjadi perhatian banyak pihak. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pemutakhiran, validasi, dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi sumber data penerima bantuan.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya berharap upaya tersebut terus dijalankan. Hal ini, kata dia, karena program bansos penting untuk melindungi warga miskin pada masa krisis.

Berly juga mengharapkan pemerintah dapat memperbanyak program digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal itu, lanjutnya, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan digital.

Tubagus menggarisbawahi, bahwa penyaluran bansos membutuhkan kerja sama dan kolaborasi banyak pihak, baik pemerintah pusat atau daerah, TNI/Polri, serta masyarakat. Ia menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang bansos atau hendak melakukan pelaporan, dapat mengakses https://cekbansos.kemensos.go.id/

(dtk)

Komentar