JurnalPatroliNews | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 tidak mengurangi efektivitas kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Di tengah penyesuaian anggaran pemerintah, Kemendagri justru mampu mempertahankan kinerja keuangan dan tata kelola yang dinilai sangat baik.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI mengenai pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Dalam paparannya, Tito mengungkapkan realisasi anggaran Kemendagri hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp3,76 triliun atau 99,46 persen dari pagu efektif sebesar Rp3,79 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan salah satu tingkat penyerapan anggaran tertinggi di antara kementerian dan lembaga pemerintah.
“Realisasi anggaran sebesar 99,46 persen menjadi salah satu yang tertinggi di antara kementerian/lembaga,” ujar Tito.
Efisiensi Anggaran Tak Ganggu Program Prioritas
Tito menjelaskan, pagu awal Kemendagri pada APBN 2025 sebesar Rp4,79 triliun. Namun, seiring kebijakan efisiensi belanja pemerintah, anggaran sempat disesuaikan menjadi Rp2,61 triliun.
Selanjutnya, melalui kebijakan relaksasi dari Kementerian Keuangan, pagu efektif Kemendagri kembali meningkat menjadi Rp3,79 triliun guna mendukung berbagai program prioritas nasional.
Tambahan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), mendukung belanja wajib dan berbagai kegiatan prioritas, meningkatkan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), mendukung penyelenggaraan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), hingga memperkuat pelaksanaan program pemerintah di daerah.
PNBP Lampaui Target Lebih dari Dua Kali Lipat
Selain kinerja belanja, Kemendagri juga mencatat prestasi dari sisi penerimaan negara. Hingga akhir 2025, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,22 triliun, atau 225,30 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp545,62 miliar.
Tito menjelaskan, pencapaian tersebut terutama ditopang oleh layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil.
Pertahankan WTP ke-12 Berturut-turut
Di bidang tata kelola keuangan, Kemendagri kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. Prestasi tersebut menjadi raihan WTP yang ke-12 secara berturut-turut sejak 2014.
Selain itu, sejumlah indikator kinerja strategis juga menunjukkan hasil positif. Nilai kinerja anggaran Kemendagri mencapai 94,69 dengan kategori Sangat Baik, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 78,99 dengan predikat BB (Sangat Baik), serta Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 91,01 dengan kategori A.
Kemendagri juga memperoleh predikat Sangat Baik dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025.
Tito menilai berbagai capaian tersebut tidak terlepas dari fungsi pengawasan yang dijalankan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan tugas Kemendagri.
Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi yang selama ini terbangun melalui rapat kerja maupun kunjungan lapangan bersama DPR, termasuk pemantauan ke berbagai wilayah perbatasan negara.
“Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan berbagai masukan sehingga kinerja Kemendagri dapat terus meningkat dan memperoleh penilaian yang sangat baik dari berbagai lembaga,” tutup Tito.
Rapat tersebut juga dihadiri pimpinan Komisi II DPR RI, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, jajaran pejabat Kemendagri, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Komentar