JurnalPatroliNews – Jakarta – Jalan rusak di Lampung Tengah menjadi perhatian nasional, terlebih lagi saat Presiden Jokowi bersama menterinya secara khusus meninjau langsung. Ada beberapa keluhan warga, salah satunya jalan yang bertahun-tahun tidak diperbaiki.
Hal tersebut menimbulkan pertanyaan ke berbagai pihak. Ke mana anggaran perbaikan jalan tersebut? Masyarakat ingin KPK selidiki hal tersebut.
Informasi yang didapatkan melalui website kumparan.com, Wakil ketua KPK Johanis Tanak mengatakan setiap informasi yang berkaitan dengan penegak hukum wajib untuk ditindak lanjuti, termasuk indikasi korupsi pada fasilitas umum.
“Jadi KPK atau penegak hukum lain mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti setiap informasi yang terindikasi tindak pidana atau korupsi. Karena ini belum pasti apakah tindak pidana korupsi atau bukan” kata tanak, Senin (8/5).
Khusus sorotan infrastruktur Lampung, Tanak menuturkan, sangat mungkin KPK melakukan penyelidikan, termasuk meminta keterangan kepada Gubernur Lampung.
“Sangat Mungkin untuk dilakukan penyelidikan, sangat mungkin” imbuhnya.
Jalan di Lampung beberapa bulan lalu menjadi sasaran kritikan publik. Puncaknya, pada saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke sana beberapa hari yang lalu.
Mendengar kabar tersebut, beberapa warga Lampung merespons baik kemungkinan penyelidikan yang dilakukan KPK. Apa lagi, banyak keluhan tentang pembangunan infrastruktur di Lampung.
“Setuju banget, harusnya dari dulu, dari lama diperiksain itu semua pejabat pemerintah,” kata Alim warga Teluk Betung.
Hal senada juga disampaikan Ahmad warga Bumi Waras. Ia sangat setuju apa bila kemungkinan tersebut terealisasi. “Harus itu (diselidiki KPK), banyak loh jalan yang baru dibenerin eh rusak lagi cuma beberapa hari,” katanya.
Bahkan, kasus korupsi yang berkaitan dengan perbaikan jalan di Lampung tidak asing dalam perbincangan.
Komentar