JurnalPatroliNews – Bogor – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam sistem pengawasan internal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ia menekankan bahwa Inspektorat Jenderal (Itjen) harus bertransformasi menjadi mitra strategis yang mengedepankan fungsi preventif daripada sekadar lembaga pembuat temuan setelah masalah terjadi.
Pesan tersebut disampaikan Menaker saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Itjen Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4) malam.
Menurutnya, Itjen sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus mampu mendeteksi risiko sejak dini untuk menjamin akuntabilitas penggunaan APBN.
“Perubahan ini penting agar pengawasan internal tidak dipersepsikan sebagai beban, melainkan menjadi bagian dari solusi untuk memastikan program ketenagakerjaan berjalan bersih, efektif, dan tepat sasaran,” ujar Yassierli.
Transformasi Pendekatan: Dari Dokumen ke Deteksi Dini Yassierli meminta seluruh jajaran Itjen untuk mengubah fokus kerja, dari pemeriksaan dokumen masa lalu menjadi deteksi risiko sebelum penyimpangan terjadi.
Keberhasilan pengawasan internal, menurutnya, tidak lagi diukur dari banyaknya jumlah temuan, melainkan dari minimnya kasus yang muncul berkat langkah antisipasi yang akurat.
“Peran APIP harus berubah dari jargon ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’. Keberhasilan Itjen bukan diukur dari banyaknya temuan, melainkan ketika tidak ada kasus karena kita mampu melakukan antisipasi sejak dini,” tegasnya.
Digitalisasi Pengawasan melalui AI dan Big Data Guna mendukung akurasi pengawasan, Menaker menginstruksikan Itjen Kemnaker untuk mengintegrasikan teknologi terkini seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem pengawasan mereka. Penggunaan data digital dinilai krusial untuk memetakan pola risiko dan mengidentifikasi hambatan administratif yang dapat mengganggu program prioritas nasional di sektor ketenagakerjaan.
Selain itu, ia berharap para auditor mampu membantu memecahkan hambatan regulasi yang sering kali menghalangi pelaksanaan program di lapangan.
Dengan pengawasan yang proaktif dan berbasis teknologi, pelaksanaan agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan diharapkan berjalan lebih lancar, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang maksimal.
