JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan dan penurunan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Ia melakukan pengecekan langsung ke gudang dan sejumlah kios pupuk menyusul keputusan pemerintah menurunkan harga pupuk bersubsidi yang mulai berlaku sejak Rabu (22/10/2025).
Zulkifli Hasan mengatakan, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa harga pupuk subsidi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Ia menyebut seluruh jenis pupuk subsidi mengalami penurunan harga sekitar 20 persen.
“Dari kebijakan baru yang diputuskan Pak Dirut, Pak Prabowo, dan Menteri Pertanian, harga pupuk turun 20 persen. Ini sangat menguntungkan petani, karena sebelumnya harga sempat naik, kini justru turun,” ujar Zulhas saat meninjau stok pupuk di Gudang Desa Jatipelem, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Sabtu (25/10/2025).
Zulhas memaparkan, harga pupuk Urea kini Rp 1.800 per kilogram atau Rp 90.000 per sak 50 kilogram, turun dari sebelumnya Rp 2.250 per kilogram atau Rp 112.500 per sak. Sementara pupuk NPK Phonska dijual Rp 1.840 per kilogram atau Rp 92.000 per sak.
Adapun pupuk NPK Kakao kini Rp 2.640 per kilogram atau Rp 132.000 per sak, pupuk ZA Rp 1.360 per kilogram atau Rp 68.000 per sak, dan pupuk organik Petroganik Rp 640 per kilogram atau Rp 25.600 per 40 kilogram.
Menteri Zulkifli menegaskan bahwa stok pupuk saat ini sangat mencukupi kebutuhan petani. Ia optimistis tidak akan terjadi kelangkaan pupuk di musim tanam mendatang.
“Stok pupuk lebih dari cukup, sebelum petani menanam pupuk sudah tersedia,” kata Zulhas.
Selain memantau stok, Zulhas juga meninjau proses distribusi pupuk menggunakan teknologi drone pertanian dan menyerahkan bantuan pupuk jenis Nitrea serta Phonska Plus kepada petani setempat.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, hingga tahun 2025, penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut mencapai 81 persen untuk pupuk Urea (25.754 ton), 79 persen untuk NPK (22.324 ton), dan 64 persen untuk pupuk organik (13.677 ton).
Sebanyak 72.139 petani yang tergabung dalam kelompok tani telah terdaftar dalam sistem rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dengan total lahan pertanian seluas 116.431 hektare yang siap ditanami.
