JurnalPatroliNews | Jakarta – Mutasi Kapolda 2026 membawa perubahan pada jajaran pimpinan enam kepolisian daerah. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan rotasi sejumlah perwira tinggi untuk mengisi posisi strategis di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penataan organisasi dan penyegaran kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Enam jabatan Kapolda yang mengalami pergantian melibatkan sejumlah perwira tinggi dengan penugasan baru di wilayah masing-masing.
Salah satu perubahan terjadi di Polda DIY. Irjen Pol Langgeng Purnomo yang sebelumnya menjabat Kapolda DIY kini dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra).
Posisi yang ditinggalkan Langgeng selanjutnya diisi Irjen Pol Abioso Seno Aji. Sebelumnya, Abioso menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Perubahan juga terjadi pada kepemimpinan Polda Papua dan Papua Barat. Irjen Pol Alfred Papare mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Papua, menggantikan Irjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
Sementara itu, jabatan Kapolda Papua Barat dipercayakan kepada Irjen Pol Edfrie R. Maith. Sebelumnya, posisi tersebut dijabat Alfred Papare.
Bengkulu dan Kalimantan Selatan Juga Berganti
Rotasi berikutnya menyasar Polda Bengkulu. Kapolri menunjuk Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu, menggantikan Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid.
Yudhi selanjutnya mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Di wilayah Kalimantan Selatan, Kapolri menunjuk Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalsel. Ia menggantikan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang mendapat penugasan baru.
Dengan demikian, enam wilayah yang mengalami pergantian pimpinan adalah DIY, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan.
Perubahan komposisi pimpinan tersebut memperlihatkan adanya penyegaran pada sejumlah wilayah strategis kepolisian, mulai dari kawasan perkotaan dan industri hingga wilayah perbatasan dan kawasan timur Indonesia.
Polri Tegaskan Mutasi Berbasis Meritokrasi
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi kepolisian.
Menurutnya, penempatan personel dilakukan melalui pertimbangan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Prinsip tersebut menjadi dasar organisasi dalam menentukan personel yang dinilai mampu menjalankan tugas serta tanggung jawab pada jabatan baru.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Polri juga berharap para pejabat yang memperoleh penugasan baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, menjaga profesionalisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Mutasi jabatan, menurut penjelasan institusi, bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari kebutuhan organisasi untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.
Enam Kapolda Baru Menghadapi Tantangan Wilayah Berbeda
Pergantian pimpinan di enam Polda tersebut sekaligus menghadirkan tantangan kepemimpinan yang berbeda-beda.
Polda DIY, misalnya, menghadapi kebutuhan pemeliharaan keamanan di tengah aktivitas pariwisata, pendidikan, kebudayaan, dan mobilitas masyarakat yang tinggi.
Sementara Polda Sulawesi Tenggara memiliki tantangan pengamanan wilayah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, industri, investasi, serta dinamika sosial masyarakat.
Di Papua dan Papua Barat, kepemimpinan kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat pendekatan kepada masyarakat, serta mendukung terciptanya situasi yang kondusif.
Adapun Polda Bengkulu dan Kalimantan Selatan juga menghadapi karakteristik persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pendekatan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Karena itu, efektivitas mutasi tidak cukup dinilai dari pergantian nama pejabat. Kinerja pimpinan baru perlu dilihat dari kemampuan menjaga keamanan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat profesionalisme anggota, dan memastikan pelayanan kepolisian berjalan optimal.
Rotasi enam Kapolda ini menjadi bagian dari dinamika organisasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa penyegaran jabatan tersebut benar-benar membawa peningkatan kinerja institusi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah penugasan.














Komentar