Polri Klaim Tindak 600 Ton Narkotika, Jaringan Indonesia–Malaysia dan Aliran Dana Rp2,9 Triliun Dibongkar

JurnalPatroliNews | Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengklaim telah melakukan penindakan terhadap sekitar 600 ton berbagai jenis narkotika dalam hampir dua bulan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Capaian tersebut disertai pengungkapan jaringan narkotika lintas negara, penangkapan bandar dan pengedar, hingga penelusuran aset serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan kejahatan narkotika.

Pemberantasan narkoba kini diarahkan tidak hanya pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga pembongkaran struktur jaringan, pemutusan jalur distribusi, dan pelacakan keuntungan ekonomi yang menopang bisnis terlarang tersebut.

Kapolri Suyudi Ario Seto menyampaikan capaian penindakan narkotika itu saat memberikan keterangan di Banten, Sabtu (21/11/2026). Ia menyebut jumlah barang bukti yang telah diamankan mencapai sekitar 600 ton dan menilai angka tersebut berpotensi menjadi rekor nasional, bahkan dunia.

“Kita hari ini mengamankan 600 ton narkotika. Mungkin ini rekor nasional, bahkan dunia,” ujar Suyudi.

Menurut Kapolri, nilai ekonomi dari narkotika yang ditindak diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Namun, rincian komoditas, periode penghitungan, serta metode akumulasi angka tersebut tetap penting untuk disampaikan secara terbuka agar capaian penindakan dapat dipahami dan diuji secara proporsional.

Sebelumnya, pada 17 November 2026, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir juga menyampaikan bahwa Polri telah melakukan penindakan terhadap sekitar 600 ton berbagai jenis narkotika. Pernyataan itu disampaikan setelah Kapolri melaporkan kinerja penegakan hukum kepada Menko Polkam Dudung Abdurachman.

Kapolri Perintahkan Pemetaan Kampung Rawan Narkoba

Sejak awal kepemimpinannya, Suyudi menempatkan pemberantasan narkotika sebagai salah satu prioritas penegakan hukum. Ia meminta seluruh jajaran kepolisian, khususnya para Kapolda, melakukan pemetaan wilayah yang terindikasi menjadi pusat peredaran narkoba.

Instruksi tersebut disampaikan di Jakarta pada Kamis (15/10/2026). Kapolda diminta mengidentifikasi kampung-kampung rawan narkoba sekaligus memetakan bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.

“Saya telah menginstruksikan untuk seluruh Kapolda untuk melakukan mapping terhadap kampung-kampung, terutama ya, kampung-kampung narkoba yang ada di wilayahnya. Begitu juga bandar-bandar narkoba,” tegasnya.

Pemetaan tersebut menjadi dasar bagi jajaran kepolisian untuk menentukan sasaran operasi, mengidentifikasi pola distribusi, serta menelusuri pihak-pihak yang diduga mengendalikan peredaran narkotika.

Pendekatan ini penting karena jaringan narkoba tidak selalu bekerja melalui transaksi langsung. Distribusi dapat melibatkan pemasok, pengelola gudang, kurir, pengendali keuangan, hingga pihak yang diduga menyamarkan keuntungan melalui aktivitas usaha.

Jaringan Indonesia–Malaysia Dibongkar, Aset Rp150 Miliar Disita

Salah satu pengungkapan besar dilakukan melalui operasi gabungan Bareskrim Polri, Polda Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Aparat membongkar jaringan narkotika yang diduga memiliki keterkaitan dengan sindikat internasional Indonesia–Malaysia. Jaringan tersebut beroperasi di sejumlah wilayah, antara lain Madura, Surabaya, dan Kalimantan.

Dalam pengembangan perkara, petugas menangkap empat tersangka dengan peran berbeda. Mereka diduga memiliki fungsi sebagai koordinator keuangan, koordinator gudang, penampung sekaligus pihak yang menyamarkan uang hasil kejahatan, serta pengedar yang berperan sebagai pengendali jaringan.

Penangkapan dilakukan secara bertahap pada awal November 2026. Penyidik juga mendalami dugaan keterkaitan jaringan tersebut dengan pemasok narkotika yang berada di Malaysia.

Dari pengungkapan tersebut, aparat menyita 5.244 butir pil ekstasi, satu pucuk senjata api, serta sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Nilai aset yang disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Penelusuran keuangan melalui rekening perusahaan yang diduga digunakan untuk mencampurkan uang hasil kejahatan dengan transaksi usaha menemukan perputaran dana sekitar Rp2,9 triliun sepanjang 2018–2024.

Angka Rp2,9 triliun tersebut merupakan nilai transaksi rekening yang sedang didalami, bukan berarti seluruh nominalnya telah dipastikan sebagai hasil perdagangan narkotika. Penyidik masih harus mengurai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas jaringan dan membedakannya dari kegiatan usaha yang sah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa pengungkapan jaringan dan penelusuran aset merupakan bagian dari komitmen Kapolri untuk memberantas narkoba dari hulu hingga hilir.

“Komitmen Bapak Kapolri adalah melakukan pencegahan, penegakan hukum, dan penuntasan kejahatan narkoba dari hulu sampai hilir. Pengungkapan jaringan dan penelusuran aset menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Polda Sumut Ungkap 981 Kasus dalam 46 Hari

Intensitas pemberantasan narkotika juga terlihat dari capaian Polda Sumatera Utara. Dalam periode 1 Oktober hingga 15 November 2026, Polda Sumut mengungkap 981 kasus dan mengamankan 1.311 tersangka.

Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi melaporkan penyitaan barang bukti narkotika dengan total berat sekitar 30,34 ton, disertai barang bukti narkotika dalam bentuk cair.

Rincian yang dipublikasikan Polda Sumut mencakup sabu, ganja, tanaman ganja, pil ekstasi, serta cairan yang mengandung narkotika. Karena perhitungan totalnya turut memasukkan berat tanaman ganja, angka 30,34 ton perlu dibaca berdasarkan komposisi barang bukti tersebut, bukan semata-mata narkotika siap edar dalam bentuk serbuk atau kristal.

Capaian tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pemberantasan narkotika di tingkat daerah. Selain penindakan terhadap pengedar, kepolisian juga perlu memastikan pengungkapan dapat menjangkau bandar dan pengendali jaringan yang berada di balik aktivitas distribusi.

Permukiman Rawan dan Peredaran Narkoba Menjadi Sasaran

Penindakan juga diarahkan ke kawasan permukiman yang terindikasi menjadi pusat transaksi narkotika. Salah satunya melalui penggerebekan di kawasan Pasar Obor, Jakarta Timur.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 10 orang dan menemukan 159 paket kecil yang diduga berisi sabu. Polisi turut menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkotika, serta senjata api rakitan dan senjata tajam.

Penggerebekan di kawasan permukiman menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran yang dapat merusak lingkungan sosial. Namun, penindakan semacam ini perlu diikuti penyelidikan untuk mengungkap pemasok, pengendali, dan jalur distribusi yang memasok narkotika ke kawasan tersebut.

Pemberantasan tidak cukup berhenti pada penangkapan orang-orang yang ditemukan di lokasi transaksi. Aparat perlu memastikan siapa yang mengendalikan pasokan, bagaimana barang masuk ke wilayah tersebut, dan ke mana keuntungan hasil penjualan dialirkan.

Penelusuran Aset dan Pencegahan Harus Berjalan Bersamaan

Besarnya nilai aset yang disita dalam pengungkapan jaringan Indonesia–Malaysia menunjukkan pentingnya pendekatan follow the money dalam pemberantasan narkotika.

Penelusuran keuangan dapat membantu penyidik mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan, perusahaan yang diduga digunakan untuk menyamarkan dana, serta aset yang berpotensi berasal dari tindak pidana.

Penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga menjadi instrumen penting untuk mengejar keuntungan ekonomi jaringan narkotika. Meski demikian, setiap aset dan transaksi tetap harus dibuktikan keterkaitannya melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Di sisi lain, pencegahan dan pemulihan kawasan rawan narkoba tidak boleh diabaikan. Pelibatan pemerintah daerah, masyarakat, tokoh lingkungan, keluarga, serta lembaga pendidikan diperlukan untuk mencegah kawasan yang telah ditindak kembali menjadi pusat peredaran.

Keberhasilan pemberantasan narkoba pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya jumlah barang bukti atau banyaknya tersangka yang ditangkap. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan aparat memutus jaringan, menindak pengendali, membuktikan aliran keuntungan, serta mencegah peredaran kembali tumbuh di tengah masyarakat.

Polri menyatakan pemberantasan narkotika akan terus dilakukan melalui sinergi lintas lembaga dan seluruh jajaran kewilayahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap pengungkapan menghasilkan penegakan hukum yang tuntas, transparan, dan memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda.

Komentar