JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan tajam terkait keberadaan ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ia meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut bagaimana aktivitas ilegal dalam skala besar tersebut dapat berlangsung tanpa diketahui aparat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
Jumlah tersebut menurut Prabowo bukan angka kecil. Karena itu, ia mempertanyakan kemungkinan aktivitas tambang ilegal tersebut berlangsung dalam waktu lama tanpa terpantau oleh pejabat maupun aparat yang memiliki kewenangan pengawasan.
“Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu?” tegas Prabowo.
Presiden meminta aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada penutupan lokasi tambang. Ia ingin ada pengusutan untuk mengetahui bagaimana aktivitas tersebut bisa berkembang hingga mencapai jumlah sekitar 1.000 lokasi.
Bagi Prabowo, jabatan dan kewenangan yang diberikan negara harus diikuti dengan tanggung jawab untuk memastikan hukum berjalan.
“Kapolri dan Panglima TNI ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?” ujarnya.
Prabowo menegaskan pernyataan tersebut disampaikannya atas nama kepentingan rakyat Indonesia yang diwakili para anggota parlemen dalam forum kenegaraan tersebut.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung pentingnya keberanian seorang pemimpin mengambil tindakan ketika bawahannya terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut dia, loyalitas kepada bawahan tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.
Ia mengakui bahwa mengambil tindakan terhadap orang yang sebelumnya telah dipercaya, bahkan telah diberi penghargaan atau kenaikan pangkat, bukan perkara mudah.
Namun, kepentingan rakyat dan negara harus ditempatkan di atas pertimbangan pribadi.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” kata Prabowo.
Ia menambahkan, keputusan untuk memberikan sanksi terkadang terasa berat karena menyangkut orang yang telah lama bekerja bersama atau baru saja mendapatkan kepercayaan.
“Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tegasnya.
Prabowo kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan sumpah jabatannya sebagai Presiden.
Ia menegaskan tidak boleh membiarkan hubungan personal maupun perasaan pribadi memengaruhi keputusan yang menyangkut kepentingan negara.
“Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya,” ujarnya.
Menurut Prabowo, setiap keputusan pemerintah harus berpijak pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” sambungnya.
Pernyataan tersebut mempertegas pesan Prabowo bahwa pemberantasan aktivitas ilegal harus dilakukan tanpa melihat siapa pihak yang terlibat maupun posisi orang yang harus ditindak.
Tidak hanya meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan, Prabowo juga menyeret aspek kepabeanan dalam persoalan aktivitas ilegal tersebut.
Ia meminta Menteri Keuangan turut memeriksa kemungkinan adanya persoalan yang berkaitan dengan Bea dan Cukai.
“Tapi Menteri Keuangan, usut Bea Cukai juga. Iya kan?” kata Prabowo.
Presiden kemudian menyinggung persoalan penyelundupan yang masih terjadi di wilayah perairan Indonesia.
Ia meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjalankan fungsi pengawasan secara optimal untuk mencegah berbagai bentuk penyelundupan.
“Bakamla! Tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ?” tandasnya.
Rangkaian pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Prabowo ingin penanganan aktivitas ilegal dilakukan secara lintas sektor, tidak hanya melalui penindakan di lapangan, tetapi juga dengan menelusuri kemungkinan celah pengawasan, kepabeanan, hingga jalur penyelundupan.
Kasus ribuan tambang timah ilegal di Bangka Belitung kini menjadi salah satu sorotan dalam pidato Presiden. Prabowo meminta aparat memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal yang dapat berlangsung dalam skala besar tanpa pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.
Komentar