JurnalPatroliNews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai salah satu agenda penting pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT memiliki posisi strategis karena membentang dari sektor hulu, antara hingga hilir dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan paparan pemerintah, sektor TPT berkontribusi sekitar 0,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, serta mencatat nilai ekspor sekitar US$12 miliar.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen,” kata Airlangga seusai rapat.
Impor Kiloan dan Bulk Rest Jadi Sorotan
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah menjaga agar industri dalam negeri tidak terganggu oleh praktik impor yang dinilai dapat menekan pasar domestik.
Dalam rapat tersebut dibahas penataan impor, termasuk impor dalam bentuk kiloan maupun bulk rest.
Pemerintah juga membahas harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir serta kemudahan akses terhadap bahan baku yang dibutuhkan industri TPT.
Langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan struktur biaya yang lebih kompetitif sekaligus memastikan industri dalam negeri memperoleh pasokan bahan baku secara memadai.
Presiden Prabowo juga meminta regulasi yang berkaitan dengan Persetujuan Teknis atau Pertek ditinjau kembali agar tidak menjadi hambatan terhadap kelancaran pasokan bahan baku.
“Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain,” ujar Airlangga.
Regulasi Tenaga Kerja dan PPN Ikut Dievaluasi
Pembahasan penguatan industri TPT tidak hanya berkaitan dengan perdagangan dan bahan baku.
Pemerintah juga menyoroti fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), termasuk aspek perpajakan yang berkaitan dengan industri tekstil dan pakaian jadi.
Airlangga mengatakan Presiden meminta kementerian terkait mencari formulasi regulasi yang tepat mengenai persoalan tersebut.
Perhatian juga diberikan kepada industri tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor, khususnya terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi,” jelas Airlangga.
Evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Danantara Diminta Bantu Restrukturisasi
Di tengah persoalan keuangan yang dihadapi sebagian perusahaan tekstil, Presiden Prabowo juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) segera mengambil peran dalam membantu proses restrukturisasi.
Perhatian tersebut terutama diarahkan kepada perusahaan yang masih memiliki prospek usaha tetapi menghadapi persoalan finansial.
Airlangga menegaskan industri tekstil tidak ditempatkan pemerintah sebagai sektor yang sudah memasuki fase sunset.
Karena itu, menurut dia, peluang untuk melakukan reinvestasi dan memperkuat modal kerja masih terbuka.
“Presiden meminta agar Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset,” kata Airlangga.
Dengan posisi tersebut, pemerintah membuka ruang bagi perusahaan tekstil untuk melakukan investasi kembali maupun memperoleh tambahan modal kerja guna mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksinya.
Dari Hulu hingga Hilir
Penguatan industri TPT dalam rapat tersebut menunjukkan pendekatan pemerintah yang mencakup seluruh rantai industri, bukan hanya sektor manufaktur pakaian jadi.
Harmonisasi tarif, akses bahan baku, penataan impor, regulasi teknis, ketenagakerjaan, perpajakan hingga pembiayaan menjadi bagian dari agenda yang dibahas.
Pemerintah juga melihat besarnya serapan tenaga kerja sebagai salah satu alasan penting untuk menjaga keberlangsungan industri tersebut.
Dengan sekitar 4 juta tenaga kerja dan nilai ekspor sekitar US$12 miliar, sektor TPT menjadi salah satu industri padat karya yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Di sisi lain, pertumbuhan yang disampaikan pemerintah menunjukkan masih adanya ruang ekspansi. Industri TPT disebut tumbuh 5,6 persen, sementara industri barang kulit dan alas kaki tumbuh 8,25 persen.
Pemerintah Siapkan Ekosistem Industri yang Lebih Kompetitif
Arahan Presiden Prabowo tersebut selanjutnya akan diterjemahkan melalui kebijakan lintas kementerian.
Persoalan yang dibahas tidak berdiri sendiri. Industri membutuhkan ketersediaan bahan baku, struktur tarif yang mendukung, pasar domestik yang sehat, kepastian regulasi, tenaga kerja yang fleksibel serta akses pembiayaan.
Komentar