JurnalPatroliNews | Jakarta — Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, dinilai bukan sekadar agenda diplomatik. Forum tersebut disebut menjadi ruang strategis bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama internasional sekaligus membawa kepentingan ekonomi nasional ke tingkat global.
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari menilai keterlibatan Prabowo dalam forum BRICS harus dilihat sebagai bagian dari strategi pemerintah membuka lebih banyak peluang kerja sama yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Menurut Qodari, manfaat diplomasi tidak seharusnya hanya terlihat dari intensitas pertemuan antarpemimpin negara. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana kerja sama tersebut mampu menciptakan peluang ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Indonesia tentu tidak menghadiri forum tersebut tanpa tujuan yang jelas. Pemerintah memanfaatkan forum itu untuk memperluas kerja sama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Prabowo Dorong Kemandirian Nasional
Menurut Qodari, pesan penting yang dibawa Prabowo dalam KTT BRICS berkaitan dengan sikap Indonesia untuk menjaga kemandirian nasional di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi dunia.
Dalam sesi tertutup KTT BRICS pada Sabtu (12/9/2026), Prabowo disebut menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan mana pun.
Bagi Qodari, sikap tersebut bukan berarti Indonesia menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, kerja sama dengan berbagai negara justru menjadi bagian dari strategi memperkuat kemampuan nasional.
Kemandirian, menurut dia, harus dimulai dari kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
Mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga penciptaan kesempatan ekonomi, seluruh sektor tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan yang lebih merata.
BRICS Bukan Sekadar Forum Politik
Qodari melihat BRICS memiliki arti strategis bagi Indonesia karena forum tersebut membuka ruang bagi perluasan jaringan kerja sama ekonomi dan diplomatik.
Di tengah situasi global yang semakin kompleks, Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak mitra agar tidak bergantung pada satu kekuatan ekonomi atau satu poros geopolitik.
Diversifikasi mitra menjadi penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi perubahan perdagangan global, ketidakpastian ekonomi, dan meningkatnya proteksionisme.
“Kerja sama Indonesia dengan negara-negara BRICS semakin relevan di tengah kompleksitas situasi global dan menguatnya proteksionisme ekonomi,” kata Qodari.
Menurutnya, semakin luas jaringan kerja sama Indonesia, semakin besar pula ruang untuk mencari peluang baru bagi pembangunan nasional.
Kepentingan Rakyat Jadi Tolok Ukur
Qodari menilai diplomasi ekonomi harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kerja sama internasional, kata dia, tidak cukup berhenti pada penandatanganan kesepakatan atau pernyataan bersama antarnegara.
Hasil akhirnya harus dapat diterjemahkan menjadi peluang investasi, perdagangan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri, serta penguatan ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, forum BRICS dipandang sebagai salah satu instrumen diplomasi yang dapat digunakan pemerintah untuk memperluas peluang tersebut.
“Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa banyak pertemuan yang terlaksana, melainkan seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tegas Qodari.
Sejalan dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Qodari juga mengaitkan langkah Prabowo di BRICS dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Menurutnya, Indonesia tetap dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai negara tanpa harus menempatkan diri sebagai bagian dari satu blok kekuatan tertentu.
Pendekatan tersebut memungkinkan Indonesia mempertahankan ruang strategis dalam menentukan kepentingan nasional di tengah kompetisi global.
Indonesia, lanjut Qodari, perlu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai kekuatan dunia sekaligus menjaga kemandirian dalam menentukan arah kebijakan nasional.
“Politik luar negeri bebas aktif menempatkan kerja sama internasional sebagai instrumen untuk memperkuat kepentingan nasional tanpa bergantung pada satu poros tertentu,” ujarnya.
Dari Diplomasi ke Kesejahteraan
Pada akhirnya, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dinilai harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan di dalam negeri.
Qodari menyebut pembangunan ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara memperkuat sektor pangan, energi, pendidikan, dan ekonomi produktif.
Karena itu, kerja sama internasional harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kapasitas nasional, bukan sebagai tujuan akhir.
Kehadiran Prabowo di KTT BRICS 2026 pun dipandang Qodari sebagai bagian dari agenda tersebut.
Presiden tidak hanya membawa posisi Indonesia dalam percaturan global, tetapi juga membawa kepentingan pembangunan nasional agar semakin banyak peluang kerja sama yang dapat dikonversikan menjadi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Bagi Qodari, keberhasilan diplomasi pada akhirnya akan diuji setelah para pemimpin kembali dari forum internasional dan kerja sama yang dibangun mulai menghasilkan dampak konkret.
BRICS, dalam perspektif itu, bukan sekadar panggung pertemuan para pemimpin negara. Forum tersebut menjadi salah satu arena bagi Indonesia untuk memperkuat posisi tawar, memperluas mitra strategis, dan mencari peluang baru demi kepentingan rakyat.
Komentar