JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyiapkan 20.000 prajurit TNI untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza, Palestina. Penyiapan kekuatan besar ini dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat, 14 November 2025.
Menurut Menhan, para prajurit tersebut nantinya akan menjalankan misi kemanusiaan, mulai dari memberikan layanan kesehatan bagi warga terdampak perang hingga melakukan pembangunan infrastruktur penting untuk kebutuhan masyarakat Gaza.
Misi ini diharapkan dapat mendukung upaya perdamaian jangka panjang menuju proses politik yang lebih stabil.
“Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” ujar Sjafrie, dikutip dari Antara.
Selain mengerahkan personel, Indonesia juga akan meningkatkan bantuan logistik secara rutin melalui TNI AU dengan metode airdrop, seperti yang telah dilakukan sepanjang tahun ini.
Meski begitu, Sjafrie belum memberikan jadwal pasti kapan pasukan perdamaian tersebut diberangkatkan ke Gaza. Keputusan final tetap berada pada Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas tertinggi.
Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen (Marinir) Freddy Ardianzah juga menegaskan kesiapan penuh TNI untuk menjalankan misi internasional tersebut.
Ia menyebut bahwa TNI akan melaksanakan setiap keputusan pemerintah dengan disiplin dan profesional.
“TNI pada prinsipnya selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku panglima tertinggi,” kata Freddy.
Freddy menjelaskan bahwa TNI secara rutin mempersiapkan personel melalui pelatihan interoperabilitas, peningkatan kesiapsiagaan logistik, dan penguatan kemampuan operasional di berbagai medan.
Bahkan, pasukan telah dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer maupun operasi militer selain perang (OMSP).
Meski berbagai aspek teknis telah siap, TNI tetap menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat dan Panglima TNI untuk menjalankan misi perdamaian tersebut.
Freddy menegaskan bahwa setiap langkah akan dilakukan sesuai hukum nasional dan hukum internasional.
“Intinya, TNI siap melaksanakan setiap keputusan pemerintah secara profesional dan proporsional, menjunjung tinggi prinsip perdamaian serta kepentingan nasional Indonesia,” ujar Freddy.
