JurnalPatroliNews – Jakarta – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia masih menyisakan ketimpangan yang berpotensi mengancam keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS). Menurutnya, kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang terus meningkat tanpa pengaturan proporsional membuat banyak PTS kehilangan calon mahasiswa.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Didik di Jakarta, Rabu (8/7/2026), saat menyoroti arah kebijakan pendidikan tinggi nasional yang dinilai belum memberikan ruang persaingan yang setara antara PTN dan PTS.
Menurutnya, keberadaan PTS selama ini menjadi bagian penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ribuan sekolah dan perguruan tinggi yang didirikan masyarakat, organisasi keagamaan, hingga yayasan merupakan bentuk nyata partisipasi publik dalam menjalankan amanat konstitusi.
“Peran masyarakat, NU, Muhammadiyah, Gereja dalam bidang pendidikan dan pendidikan tinggi hendaknya tidak diabaikan. Peran tersebut sudah nyata di lapangan dan menjamur ribuan dan puluhan ribu sekolah dan perguruan tinggi di seluruh pelosok Nusantara,” ujar Prof. Didik.
Namun, ia menilai kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memberikan perlakuan yang seimbang. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTN terus meningkatkan daya tampung mahasiswa baru dalam jumlah yang sangat besar sehingga berdampak langsung terhadap penurunan jumlah mahasiswa di berbagai PTS.
Prof. Didik mengungkapkan, meskipun jumlah mahasiswa secara nasional meningkat dari sekitar 2,9 juta pada 2022 menjadi sekitar 4,5 juta pada 2025, peningkatan tersebut lebih banyak terserap oleh PTN.
Akibatnya, banyak perguruan tinggi swasta mengalami penurunan mahasiswa secara signifikan, bahkan sebagian terpaksa menghentikan operasional karena kesulitan mempertahankan keberlangsungan institusi.
“Penerimaan mahasiswa baru tanpa batas seperti ini sudah banyak mematikan PTS. PTS merasakan situasi tidak adil karena selain sumber daya negara diraup PTN, juga ada pembiaran kebijakan yang mematikan PTS,” katanya.
Dorong Ekosistem Pendidikan yang Lebih Seimbang
Selain menyoroti jumlah penerimaan mahasiswa, Prof. Didik juga mengkritisi kecenderungan sejumlah PTN yang membuka kampus baru di berbagai kota. Menurutnya, langkah tersebut lebih berorientasi pada peningkatan jumlah mahasiswa dibandingkan penguatan kualitas riset dan inovasi.
Ia berpandangan PTN seharusnya lebih berfokus menjalankan fungsi sebagai universitas riset, mengingat institusi tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, sebagian besar PTS masih mengandalkan dana masyarakat dan yayasan penyelenggara.
Karena itu, Prof. Didik mendorong pemerintah membangun kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan dengan memberikan dukungan yang proporsional kepada PTS agar mampu menjalankan fungsi pendidikan secara optimal.
“Dengan alokasi sumber daya yang tidak adil dan tidak ada aturan yang membatasi PTN, maka sejatinya PTN tengah menindas PTS. Dengan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi, maka sejatinya negara telah melakukan praktik dan kebijakan diskriminasi,” tutupnya.
Komentar