JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti sejumlah kendala yang masih membayangi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Puan memberikan perhatian khusus pada persoalan administratif, terutama hambatan dalam penerbitan visa dan distribusi kartu Nusuk yang menjadi syarat mutlak bagi jemaah di tanah suci.
Puan menegaskan bahwa kepastian keberangkatan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia memperingatkan agar cita-cita ibadah para jemaah tidak terhambat oleh kelalaian atau kendala teknis yang seharusnya bisa diantisipasi sejak dini.
“Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/4).
Sinergi dan Evaluasi Parlemen Lebih lanjut, Puan menyatakan bahwa DPR RI siap berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memantau setiap tahapan persiapan.
Parlemen akan terus melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi agar tidak ada laporan mengenai jemaah yang terlantar atau gagal berangkat akibat carut-marut administrasi.
“DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi, mengevaluasi, dan bekerja sama. Jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda, dan tidak bisa berangkat,” tegasnya.
Instruksi kepada Stakeholder Puan menginstruksikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, khususnya kementerian dan lembaga di bawah naungan pemerintah, untuk bekerja secara profesional dan maksimal. Akurasi data dan kecepatan pelayanan administrasi menjadi kunci agar calon jemaah tidak dirugikan.
“Karenanya, stakeholder yang terkait harus melakukan semua hal yang harus dilakukan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada hal-hal yang merugikan calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini,” pungkas Puan.
Persiapan haji 2026 diharapkan dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat dinamika aturan terbaru di Arab Saudi yang menuntut kesiapan digital dan administratif yang lebih matang dari pihak penyelenggara di tanah air.
