JurnalPatroliNews – Jakarta – Kejaksaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanudin terus menunjukkan perubahan signifikan melalui berbagai langkah reformasi, baik dalam aspek kelembagaan, penataan sumber daya manusia (SDM), maupun peningkatan kinerja yang semakin masif di seluruh wilayah Indonesia.
Reformasi kelembagaan dimulai dengan penataan SDM melalui sistem merit yang ketat. Proses assesment, seleksi, penempatan jabatan, hingga pendidikan pengembangan kompetensi dilakukan secara lebih profesional dan transparan.
Penerapan reward and punishment juga ditegakkan dengan tegas. Sejumlah jaksa diberhentikan bahkan diproses secara pidana apabila terbukti melanggar integritas sebagai aparatur penegak hukum.
Selain itu, penguatan kelembagaan terus dilakukan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi Kejaksaan dapat dijalankan secara optimal.
Penilaian kinerja menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pimpinan satuan kerja. Jaksa Agung menekankan agar tidak ada kesenjangan penanganan perkara antara pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa kinerja Kejaksaan tidak boleh hanya terlihat di pusat, sementara daerah justru melemah.
Salah satu program prioritas yang menjadi sorotan adalah penegakan hukum humanis. Kejaksaan berupaya menangani perkara-perkara kecil agar tidak semuanya bermuara di pengadilan.
Pendekatan humanis ini diwujudkan dalam bentuk musyawarah dengan kearifan lokal, restoratif justice, hingga program jaga desa.
Tujuannya adalah memberikan keadilan yang lebih relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam berbagai kesempatan, Jaksa Agung selalu menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan empati sebagai karakter utama seorang jaksa. Pendekatan humanis yang dibarengi ketegasan merupakan bentuk penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan penerapan unsur perekonomian negara dalam penanganan perkara korupsi, di mana keberlangsungan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama sesuai program Asta Cita pemerintahan saat ini.
Kejaksaan RI terus membuktikan dirinya sebagai institusi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, seiring transformasi besar yang kini dijalankan secara berkelanjutan.
