JurnalPatroliNews – Jakarta – Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, menargetkan susunan pemerintahan baru Thailand akan resmi terbentuk pada pekan depan.
Langkah cepat ini diambil guna merespons dinamika politik dalam negeri sekaligus menangani gejolak harga minyak yang membebani masyarakat.
Dalam konferensi pers di Bangkok, Sabtu (28/3), Anutin menyatakan bahwa daftar susunan kabinet akan segera diajukan untuk mendapatkan persetujuan kerajaan pada Senin (30/3) besok.
Setelah proses tersebut tuntas, pemerintah akan langsung menyampaikan pernyataan kebijakan kepada parlemen agar dapat segera bekerja efektif.
“Kami akan bergerak cepat untuk menyampaikan pernyataan kebijakan kepada parlemen,” tegas Anutin sebagaimana dikutip dari Reuters.
Permohonan Maaf dan Ketahanan Energi Dalam kesempatan yang sama, Anutin menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas fluktuasi harga minyak yang terjadi sejak awal Maret.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sempat berupaya menahan harga selama 15 hari, namun eskalasi perang di Timur Tengah memaksa adanya penyesuaian kebijakan.
Meski demikian, ia menjamin ketahanan energi nasional masih dalam kondisi stabil. Thailand saat ini dilaporkan memiliki cadangan minyak yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama kurang lebih 100 hari ke depan.
Strategi Redam Dampak Ekonomi Sebagai langkah konkret, pemerintahan baru Thailand berencana untuk memangkas pajak minyak dan menyiapkan skema bantuan sosial guna meredam dampak kenaikan harga energi bagi warga.
Dinamika pembentukan pemerintahan ini merupakan kelanjutan dari proses politik panjang pasca pemilu Mei 2023, yang melibatkan negosiasi koalisi yang cukup alot hingga akhirnya mencapai titik kesepakatan susunan kabinet saat ini.
