JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan tambahan anggaran subsidi transportasi publik sebesar sekitar Rp934 miliar dalam Raperda Perubahan APBD (APBD-P) 2026.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tiga moda transportasi utama Ibu Kota, yakni Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
Usulan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Transjakarta Dapat Tambahan Terbesar
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan tambahan subsidi terbesar akan diberikan kepada Transjakarta.
Anggaran subsidi Transjakarta diusulkan bertambah sebesar Rp468 miliar.
Sementara itu, subsidi MRT Jakarta mendapat tambahan sekitar Rp247 miliar, sedangkan LRT Jakarta diusulkan memperoleh tambahan Rp218 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kemudian memastikan jumlah keseluruhan tambahan subsidi ketiga moda tersebut.
“Jadi total keseluruhan subsidi Rp934 miliar?” tanya Nova.
“Iya, Pak,” jawab Budi.
Dengan demikian, sekitar Rp934 miliar akan ditambahkan ke pos subsidi transportasi publik DKI Jakarta.
Tambahan untuk November dan Desember
Budi menjelaskan tambahan subsidi tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan layanan transportasi publik pada November dan Desember 2026.
“Iya, buat November-Desember,” ujar Budi.
Artinya, tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan layanan pada dua bulan terakhir tahun anggaran.
Kebutuhan tersebut mencakup pembiayaan layanan tiga moda transportasi yang menjadi bagian dari sistem transportasi publik Jakarta.
Anggaran Subsidi Naik Jadi Rp5,56 Triliun
Dalam paparan Dishub DKI, anggaran belanja subsidi yang ditetapkan dalam APBD 2026 sebelumnya berada di kisaran Rp4,62 triliun.
Melalui MoU Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, anggaran tersebut diusulkan meningkat menjadi sekitar Rp5,56 triliun.
Jika usulan tersebut disetujui dalam proses pembahasan APBD Perubahan, maka ruang fiskal untuk subsidi transportasi publik pada 2026 akan meningkat signifikan.
Kebijakan tersebut menunjukkan besarnya dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap keberlangsungan transportasi massal di Jakarta.
Total Anggaran Dishub Ikut Naik
Bukan hanya pos subsidi yang mengalami perubahan.
Total anggaran Dishub DKI Jakarta dalam penetapan APBD 2026 sebelumnya tercatat sekitar Rp6,78 triliun.
Dalam MoU Perubahan KUA-PPAS APBD 2026, anggaran tersebut diusulkan meningkat menjadi sekitar Rp7,69 triliun.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sekitar Rp910 miliar dalam total anggaran Dishub dibandingkan pagu awal.
Realisasi Baru 35,72 Persen
Di tengah usulan tambahan anggaran tersebut, Komisi B juga mendapat paparan mengenai realisasi belanja Dishub DKI.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi anggaran Dishub baru mencapai 35,72 persen, atau sekitar Rp2,42 triliun.
Angka tersebut menjadi perhatian karena tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir.
Rendahnya realisasi membuat efektivitas belanja dan kemampuan penyerapan anggaran menjadi salah satu aspek yang perlu dicermati dalam pembahasan APBD Perubahan.
Realisasi Subsidi Transjakarta Baru 32 Persen
Kondisi serupa juga terlihat pada subsidi Transjakarta.
Budi menyampaikan realisasi subsidi Transjakarta sampai saat ini baru mencapai sekitar 32 persen.
“Untuk Transjakarta baru 32 persen (realisasi), Pak,” kata Budi.
Angka tersebut menunjukkan sebagian anggaran subsidi yang telah ditetapkan belum terealisasi hingga akhir Agustus.
Namun, rendahnya realisasi tersebut tidak serta-merta berarti layanan Transjakarta tidak berjalan. Budi menjelaskan terdapat mekanisme administrasi dan pencairan dana yang masih berlangsung.
PSO Rp800 Miliar Belum Terealisasi
Salah satu komponen yang disorot adalah dana Public Service Obligation (PSO) Transjakarta untuk triwulan II.
Budi menyebut terdapat sekitar Rp800 miliar dana PSO yang belum terealisasi.
Dana tersebut masih tercatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishub karena Surat Penyediaan Dana (SPD) belum diterbitkan.
“Iya, masih di DPA, Pak. Karena SPD-nya belum keluar. Itu cukup besar, Pak, Rp800 miliar,” ujar Budi.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran subsidi Transjakarta.
Administrasi Pencairan Jadi Perhatian
Persoalan SPD memperlihatkan bahwa serapan anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana.
Proses administrasi dan kelengkapan dokumen juga menentukan kapan anggaran dapat direalisasikan.
Karena itu, dalam pembahasan APBD Perubahan, persoalan pencairan dan mekanisme administrasi perlu dipastikan tidak menghambat pembayaran kewajiban layanan kepada operator transportasi.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah perlu memastikan setiap rupiah anggaran yang dicairkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan.
Mengapa Subsidi Harus Ditambah?
Tambahan subsidi transportasi publik memiliki dampak langsung terhadap kesinambungan layanan.
Transportasi massal seperti Transjakarta, MRT dan LRT membutuhkan dukungan pembiayaan agar biaya layanan yang harus ditanggung masyarakat tetap terjangkau.
Subsidi juga menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mempertahankan akses transportasi publik bagi masyarakat dari berbagai kelompok.
Namun, ketika anggaran subsidi meningkat, pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaannya juga menjadi semakin penting.
DPRD Minta Penjelasan
Permintaan penjelasan mengenai perubahan anggaran tersebut menunjukkan DPRD DKI ingin mengetahui alasan dan kebutuhan di balik penambahan subsidi.
Komisi B juga perlu memastikan tambahan anggaran benar-benar berkaitan dengan kebutuhan operasional layanan, bukan semata-mata karena rendahnya perencanaan atau keterlambatan administrasi.
Dengan tambahan Rp934 miliar, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan indikator layanan yang akan dipenuhi selama November dan Desember.
Transportasi Publik Jadi Prioritas
Besarnya subsidi menunjukkan transportasi publik tetap menjadi salah satu prioritas belanja DKI Jakarta.
Dukungan anggaran tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jaringan Transjakarta sekaligus mendukung operasi MRT dan LRT.
Di sisi lain, meningkatnya subsidi juga harus dibarengi perbaikan kualitas layanan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan tarif terjangkau, tetapi juga armada yang memadai, ketepatan waktu, keamanan, integrasi antarmoda dan kenyamanan perjalanan.
Ujian Penyerapan Anggaran
Usulan tambahan Rp934 miliar datang ketika realisasi anggaran Dishub hingga akhir Agustus baru 35,72 persen.
Situasi tersebut membuat dua agenda berjalan bersamaan: memastikan transportasi publik tetap mendapat pembiayaan hingga akhir tahun dan memastikan anggaran dapat terserap secara efektif.
PSO Transjakarta sekitar Rp800 miliar yang belum terealisasi juga menjadi pekerjaan administratif yang perlu segera diselesaikan.
Tanpa proses pencairan yang tepat waktu, tambahan pagu anggaran tidak otomatis berarti dana telah benar-benar digunakan untuk layanan.
Menanti Keputusan APBD Perubahan
Tambahan subsidi untuk Transjakarta, MRT dan LRT masih berupa usulan dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Rinciannya terdiri atas Rp468 miliar untuk Transjakarta, Rp247 miliar untuk MRT Jakarta dan Rp218 miliar untuk LRT Jakarta.
Dana tersebut direncanakan mendukung kebutuhan layanan pada November dan Desember.
Sementara itu, realisasi anggaran Dishub masih harus dikejar, termasuk penyelesaian administrasi PSO Transjakarta.
Rp934 miliar kini menjadi angka penting dalam pembahasan transportasi Jakarta—bukan hanya soal menambah subsidi, tetapi juga memastikan setiap rupiah benar-benar berubah menjadi layanan publik yang dirasakan masyarakat.
Komentar