JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan catatan penting terkait gejolak harga energi global yang dipicu oleh eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Melalui pengamatannya dari Singapura, SBY menekankan bahwa meskipun situasi pasar minyak dan gas dunia sedang terguncang, Indonesia tidak perlu bereaksi dengan kepanikan.
SBY mengakui bahwa dampak buruk fluktuasi harga energi mulai dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia.
Ia mencatat bagaimana negara-negara tetangga seperti Filipina dan Korea Selatan telah mulai meluncurkan kebijakan rasional untuk menjaga stabilitas domestik mereka.
“Dari Singapura saya ikut mengamati gejolak pasar global, utamanya harga minyak, gas, dan BBM. Untuk Indonesia, kita tak perlu panik. Meskipun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat,” tulis SBY melalui akun X resminya, Rabu (25/3).
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini kemudian berbagi pengalamannya saat memimpin Indonesia menghadapi krisis serupa pada tahun 2005, 2008, dan 2013. Kala itu, lonjakan harga minyak dunia memberikan tekanan luar biasa pada fiskal, memperlebar defisit APBN, dan mengguncang inflasi.
SBY mengenang betapa sulitnya mengambil keputusan kombinasi antara penambahan subsidi dan kenaikan harga BBM yang disertai kampanye penghematan energi besar-besaran.
Meskipun menuai gelombang unjuk rasa dan kegaduhan parlemen, ia menegaskan langkah tersebut berhasil menyelamatkan ekonomi nasional serta melindungi kaum tidak mampu melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Terkait situasi saat ini, SBY menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya telah bersiap siaga. Ia secara khusus menyoroti gerakan penghematan energi sebagai langkah krusial untuk menekan defisit anggaran.
“Saya memantau pemerintahan Presiden Prabowo juga telah mempersiapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan. Saya dukung gerakan penghematan energi untuk menyelamatkan APBN 2026 dan perekonomian Indonesia pada umumnya,” tegas SBY.
Ia menutup pesannya dengan menekankan tiga pilar utama yang harus dijaga pemerintah: menjaga pertumbuhan (growth), mengelola inflasi, dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, sembari tetap memastikan perlindungan bagi masyarakat rentan di tengah situasi sulit.
