JurnalPatroliNews | Jakarta — Sejumlah video yang mem-framing secara keliru agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia beredar di media sosial. Konten tersebut memunculkan narasi yang seolah-olah menunjukkan adanya perlakuan tidak hormat terhadap delegasi Indonesia.
Salah satu narasi yang beredar menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin mengabaikan salaman Prabowo. Video lainnya menampilkan Menteri Luar Negeri Sugiono yang disebut tertidur saat menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok.
Namun, rekaman utuh dari momen tersebut menunjukkan konteks yang berbeda. Sugiono terlihat sedang membuka serta membaca buku catatan kecil bersampul merah, bukan tertidur sebagaimana narasi yang disebarkan dalam video potongan tersebut.
Perbedaan antara potongan video dan rekaman utuh itu kemudian menjadi sorotan karena dinilai dapat mengubah persepsi publik terhadap agenda diplomatik Indonesia di Rusia.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan munculnya konten semacam itu. Menurutnya, penyebaran informasi palsu tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengaburkan kritik yang sebenarnya disampaikan secara konstruktif.
“Hoaks-hoaks seperti ini berbahaya dan mengadu domba, dan justru akan sangat mengaburkan iklim demokrasi di Indonesia,” ujar Sahroni dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Hoaks Bisa Mengaburkan Kritik
Menurut Sahroni, persoalan terbesar dari maraknya hoaks bukan hanya informasi yang salah, tetapi dampaknya terhadap ruang publik.
Ketika masyarakat terus menerima konten manipulatif, batas antara kritik yang berbasis fakta dengan ujaran kebencian dan disinformasi dapat menjadi semakin kabur.
Ia khawatir kritik yang sebenarnya memiliki substansi justru ikut dicurigai sebagai bagian dari serangan terhadap pemerintah.
“Jadi akan sangat mengaburkan mana kritik yang bagus, dan yang mana yang hoaks dan ujaran kebencian. Jadi nanti begitu ada yang kritik bagus malah ujung-ujungnya dikira ujaran kebencian,” katanya.
Bagi Sahroni, ruang demokrasi membutuhkan kritik yang sehat. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kontrol publik, tetapi harus dibedakan dari konten yang sengaja dimanipulasi untuk membangun persepsi tertentu.
Rekaman Utuh Jadi Pembanding
Kasus video Sugiono menjadi salah satu contoh bagaimana potongan gambar dapat menghasilkan kesimpulan berbeda ketika dilepaskan dari konteks.
Dalam potongan video yang beredar, posisi kepala Sugiono terlihat menunduk sehingga muncul klaim bahwa ia tertidur.
Namun, ketika rekaman dilihat secara utuh, terlihat bahwa menteri tersebut sedang membuka dan membaca catatan kecil.
Perbedaan konteks itu menunjukkan pentingnya masyarakat memeriksa sumber dan rekaman lengkap sebelum menyimpulkan sebuah peristiwa.
Apalagi konten mengenai kegiatan kepala negara dan pejabat tinggi dapat dengan cepat menyebar dan membentuk opini publik.
Sahroni Minta Polisi Bertindak
Sahroni meminta aparat penegak hukum tidak membiarkan penyebaran konten hoaks terus berlangsung tanpa tindakan.
Menurut legislator Partai NasDem tersebut, polisi perlu mulai menyisir konten-konten yang diduga sengaja dibuat untuk menyesatkan publik maupun memprovokasi masyarakat.
“Karena ruang informasi kita sudah terlalu sering ditimpa kritik tipe hoaks semacam ini. Saya rasa pihak berwajib, yaitu kepolisian, harus mulai fokus menyisir hal-hal seperti ini yang terjadi di media sosial, jangan dibiarkan dan ditoleransi,” ujar Sahroni.
Ia juga mendorong agar penegakan hukum memberikan efek jera kepada pembuat maupun penyebar hoaks yang terbukti melanggar ketentuan.
“Sedikit banyak harus diberi efek jera,” tegasnya.
Ruang Digital dan Tantangan Demokrasi
Peredaran video dengan narasi yang tidak sesuai konteks menjadi tantangan tersendiri di era media sosial.
Konten yang berdurasi singkat sering kali lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasi atau penjelasan lengkap mengenai peristiwa yang sebenarnya.
Situasi itu membuat masyarakat perlu lebih kritis terhadap informasi yang diterima, terutama video yang tidak menyertakan sumber asli atau hanya menampilkan potongan pendek sebuah kejadian.
Bagi demokrasi, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika informasi yang tidak akurat digunakan untuk membangun persepsi mengenai kinerja atau sikap pejabat negara.
Kritik terhadap pemerintah tetap memiliki tempat, tetapi menurut Sahroni, kritik yang sehat tidak seharusnya bercampur dengan manipulasi fakta.
Hoaks Bukan Kritik
Sahroni menegaskan kritik dan hoaks merupakan dua hal yang berbeda.
Kritik dapat menjadi instrumen kontrol terhadap kekuasaan ketika disampaikan berdasarkan fakta, argumentasi dan kepentingan publik.
Sebaliknya, hoaks yang sengaja dibuat dengan memanipulasi konteks justru berpotensi merusak kepercayaan publik dan memperkeruh suasana sosial.
Karena itu, penanganan terhadap disinformasi perlu berjalan seimbang: masyarakat didorong lebih kritis, sementara aparat juga harus memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses secara profesional berdasarkan bukti.
Dalam kasus video kunjungan Prabowo ke Rusia, rekaman utuh menjadi pengingat bahwa potongan gambar tidak selalu menggambarkan keseluruhan peristiwa.
Di tengah derasnya arus informasi digital, verifikasi menjadi kunci agar kritik tetap hidup tanpa memberi ruang bagi manipulasi dan ujaran kebencian.
Bagi Sahroni, ruang demokrasi yang sehat membutuhkan keduanya: kebebasan untuk mengkritik dan tanggung jawab untuk menyampaikan fakta.
Komentar