JurnalPatroliNews | New Delhi — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata ditentukan oleh pengaruhnya di panggung internasional, tetapi terlebih dahulu dibangun dari kemampuan memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat mengikuti sesi terbatas bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” dalam rangkaian KTT ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Di hadapan para pemimpin negara anggota BRICS, Prabowo menempatkan ketahanan pangan, energi, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan sebagai fondasi utama kemandirian negara.
Menurutnya, negara yang memiliki fondasi domestik kuat akan memiliki posisi lebih kokoh dalam menghadapi tekanan maupun perubahan geopolitik global.
Kekuatan Negara Berawal dari Dalam Negeri
Prabowo mengawali sambutannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi selaku tuan rumah sekaligus Ketua BRICS 2026.
“Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada tuan rumah dan Ketua BRICS tahun ini atas sambutan hangat serta keramahan luar biasa yang diberikan kepada delegasi kami. Saya juga ingin memberikan apresiasi atas kepemimpinan hebat yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Shri Narendra Modi dalam memimpin BRICS,” ujar Prabowo.
Prabowo kemudian menyoroti posisi Indonesia sebagai anggota baru BRICS dan menyampaikan penghargaan kepada negara-negara pendiri organisasi tersebut.
“Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami untuk hadir di sini dan bergabung dengan Anda semua dalam KTT ini. Kami adalah anggota baru BRICS, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendiri BRICS yang telah menerima kami dengan sangat cepat sebagai anggota organisasi baru yang hebat ini, yang mewakili separuh dari populasi manusia,” katanya.
Namun, bagi Prabowo, keanggotaan dalam forum multilateral harus diikuti dengan kemampuan memperkuat fondasi nasional.
“Dengan bersatu, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu bermula dari dalam negeri bersama rakyat kita—lewat kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, menjamin pasokan energi yang mereka perlukan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk hidup sejahtera. Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri,” tuturnya.
Tidak Ingin Negara Bergantung pada Kekuatan Lain
Pesan tersebut memperlihatkan bahwa kemandirian yang dimaksud Prabowo bukan berarti Indonesia menutup diri dari hubungan internasional.
Sebaliknya, kerja sama multilateral dipandang sebagai sarana untuk memperkuat kapasitas nasional tanpa menciptakan ketergantungan yang dapat membatasi ruang pengambilan keputusan.
“Kami tidak suka didikte oleh satu atau dua kekuatan tertentu. Kita harus tangguh dan kemudian kita akan benar-benar mandiri. Kami telah memperkuat fondasi kami untuk menjaga perdamaian dan membangun kepercayaan,” ujar Prabowo.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ketahanan pangan dan energi sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dalam rancangan kebijakan APBN 2026, pemerintah juga menempatkan ketahanan pangan, energi, pendidikan dan pembangunan manusia sebagai agenda prioritas.
Dengan fondasi domestik yang kuat, Indonesia dinilai memiliki ruang lebih besar untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional.
Pangan dan Energi Jadi Pilar Kemandirian
Bagi Prabowo, kemandirian negara harus terlihat dalam kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
Pangan menjadi salah satu aspek paling fundamental. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri dinilai dapat menjadi kerentanan ketika terjadi gangguan perdagangan atau gejolak geopolitik.
Demikian pula dengan energi.
Prabowo menilai kemampuan mengamankan pasokan energi akan sangat menentukan keberlangsungan aktivitas ekonomi sekaligus ketahanan suatu negara.
“Energi adalah salah satu contoh yang jelas. Kita menghubungkan sistem energi kita dan memperkuat keamanan energi di seluruh wilayah kita untuk mendorong perekonomian kita, dan membangun ketahanan yang berkelanjutan,” katanya.
Agenda tersebut memiliki hubungan erat dengan kebijakan nasional Indonesia yang selama ini mendorong peningkatan produksi energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penguatan ketahanan energi. Pemerintah sebelumnya menyatakan dukungan fiskal 2026 untuk ketahanan energi mencapai Rp402,4 triliun.
Pendidikan Tak Bisa Dipisahkan
Prabowo juga memasukkan pendidikan sebagai bagian dari fondasi ketahanan negara.
Baginya, negara yang mandiri membutuhkan masyarakat yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan perekonomian serta menghadapi perubahan zaman.
Karena itu, ketahanan nasional tidak hanya berbicara mengenai pangan atau energi, tetapi juga kualitas manusia.
Pandangan tersebut konsisten dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda nasional. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan atau sekitar Rp757,8 triliun.
BRICS sebagai Ruang Memperkuat Kerja Sama
Dalam konteks BRICS, Prabowo melihat kekuatan kolektif sebagai peluang untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang strategis.
Kerja sama antarnegara dapat diarahkan pada penguatan sistem pangan, energi, perdagangan, pembiayaan pembangunan serta sektor-sektor lain yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan ekonomi.
Kehadiran Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memberikan ruang untuk memperluas kemitraan dengan negara-negara berkembang sekaligus ikut mendorong tata kelola global yang lebih inklusif. Sekretariat Negara menyebut partisipasi Indonesia di KTT BRICS sebagai bagian dari upaya memperkuat peran aktif dalam kerja sama multilateral dan membangun tatanan ekonomi global yang lebih seimbang.
Dengan demikian, BRICS tidak hanya dipandang sebagai forum diplomasi, tetapi juga sebagai ruang untuk mencari kerja sama konkret yang dapat memperkuat kepentingan nasional.
Ketahanan Nasional dan Perdamaian
Prabowo juga menghubungkan ketahanan nasional dengan upaya menjaga perdamaian.
Negara yang kuat secara pangan, energi, ekonomi dan sumber daya manusia memiliki kemampuan lebih besar untuk menghadapi tekanan eksternal tanpa mudah kehilangan ruang untuk menentukan kebijakannya sendiri.
Karena itu, kemandirian bukan diposisikan sebagai sikap konfrontatif terhadap negara lain.
Justru sebaliknya, kemandirian dipandang sebagai modal untuk membangun hubungan internasional yang lebih setara, saling menghormati dan didasarkan pada kepentingan bersama.
Gagasan tersebut juga sejalan dengan pesan Prabowo di forum internasional sebelumnya bahwa dunia yang semakin terfragmentasi membutuhkan lebih banyak jembatan kerja sama di bidang pangan, energi, sains, logistik dan perdagangan.
Dari Dalam Negeri ke Panggung Global
Pesan Prabowo di KTT BRICS memperlihatkan keterkaitan erat antara kebijakan domestik dan diplomasi luar negeri Indonesia.
Ketahanan yang dibangun di dalam negeri menjadi modal bagi Indonesia untuk tampil lebih percaya diri di tengah perubahan tata ekonomi dan politik global.
Pangan yang kuat, energi yang aman, pendidikan yang berkualitas dan ekonomi yang produktif pada akhirnya bukan hanya persoalan kesejahteraan rakyat, tetapi juga menyangkut posisi tawar negara.
Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS diarahkan tidak sekadar untuk memperluas jaringan diplomasi.
Ada agenda yang lebih besar: membangun kemitraan internasional tanpa mengorbankan ruang bagi Indonesia untuk menentukan kepentingannya sendiri.
Prabowo: Bersatu agar Lebih Tangguh
KTT BRICS 2026 menjadi panggung bagi Prabowo untuk menegaskan filosofi tersebut.
Indonesia membutuhkan kerja sama internasional, tetapi kerja sama harus berjalan berdampingan dengan penguatan kapasitas nasional.
BRICS memberi ruang bagi Indonesia untuk memperluas kemitraan. Namun, kekuatan Indonesia tetap harus bertumpu pada rakyat dan kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasarnya.
Pesan Prabowo pada akhirnya bermuara pada satu gagasan: kemandirian tidak lahir dari isolasi, melainkan dari fondasi nasional yang kuat dan kemampuan bekerja sama dengan negara lain secara setara.
Dari New Delhi, Indonesia menegaskan bahwa ketahanan pangan, energi, pendidikan dan ekonomi bukan sekadar agenda pembangunan domestik. Semua itu menjadi modal strategis untuk menjaga kedaulatan, memperkuat posisi tawar dan ikut membentuk tatanan dunia yang lebih adil, tangguh dan berkelanjutan.
Komentar