JurnalPatroliNews – Jakarta,- Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan terkait karya jurnalistik yang diproduksi. Pernyataan itu disampaikan sehubungan beredarnya pemberitaan mengenai oknum aparat berseragam yang melakukan intervensi terhadap salah satu Wartawan Indonesiaglobal.net usai menayangkan berita terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh Barat.
“Setiap produk jurnalistik telah dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999. Jadi, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan dalam membuat berita,” tegas Atal kepada Indonesiaglobal.net menjelang terbang ke Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/9/22)
Senada, Mantan Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun mengatakan wartawan mempunyai hak dalam mencari dan menyiarkan informasi. Hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tepatnya pasal 4 ayat 3.
“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” begitu bunyi pasalnya ujar Hendry Chairudin Bangun
Lebih lanjut, demi keberlangsungan kemerdekaan pers di tanah air, telah diatur di pasal 4, ayat 1 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
“kedua, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” tandasnya
Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Marah Sakti Siregar mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh stakeholder manapun Kepada insan pers. Dia menambahkan, jika ada pemangku kepentingan yang meminta informasi kepada wartawan lain untuk membantunya memberikan hak jawab atas berita yang berkaitan dengan dirinya atau institusinya, itu dibolehkan.
Komentar