JurnalPatroliNews | Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengungkap asal-usul uang sekitar Rp1,5 miliar yang disita dalam pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemotongan insentif yang seharusnya diterima pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami bagaimana mekanisme pemotongan tersebut dilakukan dan siapa saja pihak yang terlibat.
“Uang Rp1,5 miliar ini diduga uang-uang yang dipotong dari insentif yang seharusnya menjadi hak dari para pegawai di lingkungan Bappenda,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Pernyataan tersebut memberikan titik terang mengenai salah satu sumber uang yang sebelumnya diamankan KPK dalam rangkaian pengusutan perkara Bogor.
Budi menjelaskan keberadaan insentif bagi pegawai yang menjalankan tugas berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah pada dasarnya memiliki dasar aturan.
Pegawai Bappenda dapat memperoleh tambahan insentif atas pelaksanaan tugas dalam pengumpulan pajak daerah maupun pendapatan asli daerah (PAD) lainnya.
“Ini memang legal diatur, ada semacam insentif tambahan kepada pihak-pihak yang memang melakukan pengelolaan pada penerimaan daerah atau PAD, Pendapatan Asli Daerah,” ujar Budi.
Dengan demikian, persoalan hukum yang kini didalami bukan keberadaan program insentifnya, melainkan dugaan adanya pemotongan terhadap dana yang seharusnya diterima pegawai.
KPK menduga sebagian insentif yang menjadi hak pegawai tidak diterima secara utuh.
Budi mengatakan penyidik menemukan dugaan pemotongan yang dilakukan oleh oknum di lingkungan Pemkab Bogor.
“Nah, dari insentif-insentif yang diterima oleh para pegawai itu kemudian diduga ada pemotongan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan Pemkab Bogor,” katanya.
Akibat dugaan pemotongan tersebut, pegawai yang seharusnya menerima insentif secara penuh diduga hanya memperoleh sebagian.
“Namun karena ada pemotongan itu, artinya insentif yang diterima kemudian tidak 100 persen,” ujar Budi.
Keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena penyidik harus mengurai siapa yang memerintahkan, bagaimana mekanisme pemotongan dilakukan dan ke mana dana yang dipotong tersebut mengalir.
KPK belum memastikan sejak kapan dugaan pemotongan tersebut berlangsung.
Penyidik masih menelusuri apakah pemotongan hanya terjadi pada periode tertentu atau merupakan praktik yang berlangsung secara rutin.
“Ini masih didalami apakah ini pemotongan yang dilakukan hanya di periode ini saja, atau akumulasi dari yang sebelumnya,” kata Budi.
Penyidik juga akan mendalami frekuensi dugaan pemotongan tersebut.
“Nanti kita akan dalami soal itu,” ujarnya.
Dengan demikian, KPK belum menyimpulkan total dana yang diduga dipotong sepanjang periode perkara.
Penelusuran uang Rp1,5 miliar menjadi salah satu bagian dari upaya KPK membangun konstruksi perkara secara utuh.
Penyidik tidak hanya perlu membuktikan adanya pemotongan, tetapi juga mengidentifikasi pihak yang menikmati atau menguasai dana tersebut.
Keterangan para pegawai dan pejabat yang diperiksa akan dicocokkan dengan dokumen keuangan serta bukti lainnya.
Apabila ditemukan aliran dana kepada pihak tertentu, informasi tersebut dapat menjadi bagian dari pengembangan perkara.
Namun, sampai saat ini KPK belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang diduga menerima atau menikmati uang hasil pemotongan tersebut.
Perkara ini telah dinaikkan KPK dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
KPK sebelumnya melakukan gelar perkara atau ekspose pada Kamis malam, 20 Agustus 2026.
Meski demikian, penyidikan saat ini masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
Artinya, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pegawai dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta menguji bukti yang telah dikumpulkan.
Bupati Bogor Rudy Susmanto meminta masyarakat tidak mengambil kesimpulan sebelum KPK menyelesaikan proses penyidikan.
Ia mengajak seluruh pihak memberikan ruang kepada lembaga antirasuah untuk bekerja dan menunggu keterangan resmi.
“Janganlah membuat suasana menjadi agak gaduh, dengan beberapa pemberitaan-pemberitaan yang mungkin belum tentu kebenarannya,” kata Rudy, Senin (31/8/2026), seperti dikutip Antara.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bogor menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan KPK.
Pemkab juga menyatakan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses penyidikan.
Rudy menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada KPK.
“Tahapan hukum kita serahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah akan menghormati apa pun hasil penyidikan yang nantinya disampaikan KPK.
“Dan tentunya apa pun nanti hasilnya, kita adalah masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Rudy.
Sikap tersebut menunjukkan Pemkab Bogor memilih menunggu proses hukum berjalan daripada memberikan kesimpulan terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Sehari sebelumnya, Senin (31/8/2026), KPK memeriksa Kepala Bappenda Kabupaten Bogor Adi Mulyadi sebagai saksi.
Selain Adi, penyidik juga memeriksa Gandhi Sukmana selaku PPPK pada Bappenda dan Rizki Setiawan selaku Kepala Subbagian Keuangan Bappenda.
KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor Yunita Mustika Putri.
Pemeriksaan sejumlah pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik memahami mekanisme pengelolaan insentif serta administrasi keuangan di lingkungan Pemkab Bogor.
Sebelum pemeriksaan tersebut, KPK telah menggeledah sejumlah kantor pemerintahan Kabupaten Bogor.
Pada 27 Agustus 2026, penyidik menggeledah Kantor Bappenda dan Kantor BKPSDM Kabupaten Bogor.
Sehari kemudian, penggeledahan dilanjutkan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dari sejumlah lokasi tersebut, penyidik mengamankan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Penggeledahan di Dinas Pendidikan juga berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang turut dikembangkan KPK.
Dengan ditemukannya dugaan pemotongan insentif pegawai, KPK kini memiliki sejumlah titik yang perlu diurai.
Pertama, bagaimana mekanisme insentif ditetapkan dan dibayarkan.
Kedua, berapa besar dana yang dipotong dari masing-masing pegawai.
Ketiga, siapa pihak yang melakukan atau memerintahkan pemotongan.
Keempat, sejak kapan praktik tersebut diduga berlangsung.
Kelima, ke mana dana hasil pemotongan dialirkan.
Pertanyaan tersebut masih menjadi pekerjaan penyidik.
KPK juga perlu memastikan apakah uang Rp1,5 miliar yang disita merupakan keseluruhan dana yang berkaitan dengan dugaan pemotongan atau hanya sebagian.
Meski KPK telah menyita uang dan melakukan berbagai pemeriksaan serta penggeledahan, sampai saat ini belum ada tersangka yang diumumkan dalam perkara tersebut.
Karena penyidikan masih berlangsung, seluruh pihak yang diperiksa harus ditempatkan sesuai status hukumnya masing-masing.
Pemeriksaan sebagai saksi tidak otomatis berarti seseorang terlibat dalam tindak pidana.
Penetapan tersangka membutuhkan bukti yang cukup serta konstruksi perkara yang memenuhi unsur pidana.
Uang Rp1,5 miliar yang disita KPK kini menjadi salah satu bukti penting dalam penyidikan.
Dugaan bahwa uang tersebut berasal dari potongan insentif pegawai membuka ruang pengusutan lebih luas terhadap tata kelola penerimaan daerah di Kabupaten Bogor.
Jika pemotongan terbukti dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam periode panjang, nilai dana yang diperoleh bisa saja berbeda dari uang yang telah disita.
Namun, hal tersebut baru dapat diketahui setelah penyidik menyelesaikan penelusuran.
KPK kini masih mencocokkan keterangan para saksi dengan dokumen keuangan dan bukti lainnya.
Perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor kini memasuki fase penting.
Dari uang Rp1,5 miliar yang diamankan, penyidik mulai mengurai dugaan pemotongan insentif pegawai Bappenda.
Di saat yang sama, penggeledahan kantor pemerintahan dan pemeriksaan pejabat terus dilakukan.
Pemkab Bogor menyatakan menghormati penyidikan dan meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai pihak yang akan bertanggung jawab.
Sementara KPK masih bekerja untuk memastikan apakah dugaan pemotongan tersebut hanya terjadi pada satu periode atau berlangsung secara rutin.
Publik kini menunggu hasil pengusutan berikutnya, terutama mengenai total dana yang diduga dipotong, pihak yang terlibat, aliran uang Rp1,5 miliar serta kemungkinan berkembangnya perkara kepada pihak lain.
Satu hal yang sudah jelas: Rp1,5 miliar yang disita KPK kini bukan lagi sekadar angka dalam perkara Bogor. Uang tersebut menjadi petunjuk untuk membongkar dugaan praktik pemotongan insentif yang seharusnya menjadi hak pegawai Bappenda.
Komentar