JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rencana pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh menggunakan dana hasil sitaan kasus korupsi masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan Purbaya menanggapi ucapan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut bahwa utang proyek Whoosh akan ditanggung negara dengan memanfaatkan dana hasil korupsi yang telah dikembalikan ke kas negara.
“Itu masih didiskusikan untuk detailnya. Saat ini masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri acara di Universitas Airlangga, Surabaya.
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan akan kembali mengirimkan tim negosiasi ke Tiongkok untuk membahas lebih lanjut mekanisme pembayaran utang proyek tersebut.
“Mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi untuk mendiskusikan seperti apa pembayarannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan keinginannya agar bisa dilibatkan langsung dalam pembahasan penyelesaian utang proyek strategis itu.
“Kalau saya diajak, biar saya tahu langsung diskusinya seperti apa,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Whoosh yang digarap oleh konsorsium Indonesia–Tiongkok.
Menurut Prabowo, proyek Whoosh bukan sekadar sarana transportasi cepat, tetapi juga simbol kerja sama ekonomi dan teknologi antara Indonesia dan Tiongkok.
Prabowo memastikan bahwa utang proyek Whoosh tidak menjadi beban keuangan negara karena pembayarannya akan menggunakan dana hasil korupsi yang telah disita dan dikembalikan ke kas negara.
“Pemerintah akan membayar Rp 1,2 triliun setiap tahun menggunakan uang hasil korupsi yang sudah disita,” kata Prabowo beberapa waktu lalu.
