JurnalPatroliNews – Jakarta – Gelaran Reuni 212 kembali berlangsung tahun ini dengan mengangkat tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah.”
Panitia menekankan bahwa acara tersebut tidak sekadar menjadi momen temu kangen, tetapi ruang silaturahmi dan persaudaraan yang ingin dijaga keberlangsungannya setiap tahun.
Humas Reuni 212, Buya Husein, menyatakan bahwa penyelenggaraan reuni telah menjadi tradisi sejak 2017 dan akan terus berlanjut sebagai agenda tahunan.
“Insyaallah reuni ini akan terus diadakan tiap tahun. Sejak reuni pertama 2017 setelah Aksi Bela Islam 3 pada 2016, kegiatan ini berlangsung rutin hingga tahun ini,” ujar Buya Husein di kawasan Monas, Selasa, 2 Desember 2025.
Harapan Reuni 212 Ditetapkan sebagai Hari Persaudaraan
Buya Husein menilai Reuni 212 telah menjadi simbol pemersatu umat dan bangsa. Ia pun berharap momentum tersebut dapat diakui negara sebagai Hari Persaudaraan Nasional.
“Insyaallah reuni ini bisa menjadi Hari Persaudaraan, hari persatuan umat Islam, bahkan hari kebersamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia,” tegasnya.
Ia juga menyinggung antusiasme massa dalam beberapa penyelenggaraan sebelumnya yang disebutnya mencapai belasan juta peserta.
Dengan dasar tersebut, pihak panitia meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penetapan Reuni 212 sebagai agenda nasional.
“Kami berharap pemerintah Indonesia dan Gubernur DKI menjadikan Reuni 212 sebagai Hari Persaudaraan warga negara Indonesia. Ini kegiatan yang baik dan insyaallah mendapatkan rida dan berkah Allah Subhanahu wa Ta’ala,” lanjut Buya.
Respons Wakil Menteri Agama
Wakil Menteri Agama KH Muhammad Syafi’i atau Romo Syafi’i turut memberikan tanggapan terkait usulan menjadikan Reuni 212 sebagai hari Persaudaraan Nasional. Menurutnya, gagasan tersebut diterima dengan baik, namun kewenangan penetapannya berada di tangan Presiden.
“Usulan dari ketua OC sudah saya catat. Saya belum bisa menjawab hari ini. Namun soal penetapan libur nasional, tentu harus saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto,” ujar Wamenag.
