Oleh: Yakub F. Ismail
Fenomena menarik kini muncul di tengah bencana alam yang melanda tiga wilayah, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Di tengah situasi mencekam itu, muncul gerakan sukarela dari bawah permukaan yang mampu menggelontorkan uang lebih dari Rp10,3 miliar hanya dalam hitungan 24 jam.
Aksi kemanusiaan yang dipimpin Ferry Irwandi melalui Malaka Project ini bukan sekadar donasi, atau sebuah tren penggalangan dana digital yang kerap hadir di antara bencana.
Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan sinyal sosial di mana ekspresi emosional kolektif, kepercayaan moral, dan rasa memiliki begitu kental menyelimuti ruang kesadaran sosial.
Gejala tersebut sekali lagi menunjukkan bahwa perjuangan Ferry Irwandi dan kawan-kawan ini dinilai lebih jujur dibanding lembaga atau elite politik yang selama ini tampil setiap kali kamera menyala.
Setidaknya, di balik gelombang dukungan ini terdapat dua makna mendasar: pertama, karena faktor kredibilitas personal dari Ferry Irwandi yang selama ini dikenal transparan dan bekerja langsung untuk kepentingan sosial; kedua, ada rasa kekecewaan laten masyarakat terhadap pemerintah dan elite yang dinilai gagal menjaga lingkungan sekaligus lambat merespons tragedi.
Lantas, apa dasar persoalan yang membingkai peristiwa bencana ini sehingga pelajaran berharga penting untuk dijadikan refleksi kolektif?
Elite dan Tanggung Jawab Kerusakan Ekologis
Peristiwa banjir dan longsor yang mendera Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukanlah musibah yang datang secara kebetulan.
Ini adalah petanda ekologis yang nyata bahwa di sana terdapat akumulasi kebijakan yang selama bertahun-tahun membuka ruang eksploitasi hutan Sumatera atas nama investasi, ekstraksi sumber daya, dan pengembangan ekonomi yang semua dibenarkan atas nama kepentingan nasional.
Menariknya, narasi itu datang bukan dari mulut rakyat, melainkan bibir para pemangku kebijakan. Mereka adalah sejumlah elite yang memiliki catatan panjang dan tanggung jawab moral, bahkan politis.
Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan hari ini dinilai sebagai sosok yang memegang peran penting dalam pemulihan kerusakan yang terjadi, namun ia bukan satu-satunya figur.
Terdapat beberpa figur lain yang perlu bertanggung jawa dalam rangkaian kebijakan yang menentukan arah pengelolaan hutan yang telah rusak.
Jejak kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera telah memiliki riwayat yang panjang sehingga perlu ditarik ke belakang, termasuk pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014).
Pada masa itu, deforestasi terjadi begitu massif dan nyaris tanpa kendali rakyat. Izin-izin konsesi kehutanan dan perkebunan sawit berlangsung demikian massif dan meluas, khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
Catatan ‘hitam’ soal imbas kebijakan tersebut telah dirangkum beberapa laporan yang datang dari sejumlah organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI.
