Terbentuknya “koalisi besar” dalam kancah perpolitikan nasional de-facto sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang melibatkan kecabangan legislatif. Langkah-langkah Jokowi sampai bisa punya delapan puluh persen kekuatan koalisi di parlemen pada saat itu patut menjadi referensi penting bagi politisi manapun.
Bagaimana distribusi kekuasaan (distribution of power) dilakukan diantara kekuatan-kekuatan politik dilakukan secara cerdik, bagaikan dirigen simfoni yang mengatur ritme orkestra yang terdiri dari banyak instrumen berupa parpol dengan beragam agenda kepentingan. Berwarna-warni namun tetap harmonis dibawah ayunan tangan dingin dirigen bernama Jokowi.
Sampai akhirnya koalisi besar itu merestui UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang kemudian diubah dengan UU No. 21 tahun 2023. Kedua UU ini menjadi dasar hukum pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. IKN ini adalah legacy Jokowi yang paling pamungkas sebagai realisasi harapan Bung Karno dulu yang ingin Ibu Kota Negara ada persis di tengah-tengah negeri. Proyek IKN ini adalah wujud nyata dari Revolusi Mental bangsa Indonesia.
Adalah realitas politik yang sampai membawa kita ke formasi Prabowo-Gibran di tahun 2024 yang lalu. Jejak politik Jokowi tidak terlepas dari duet ini. Bahkan komitmen Jokowi dinyatakan dengan ujaran, “Mendukung Prabowo-Gibran dua periode”. Statement ini memupuskan harapan “pangeran dan putri mahkota” lain yang juga punya ambisi ke kursi wakil presiden.
Tetap berupaya melawan adagium “Prabowo-Gibran dua periode” ya silahkan saja, biar arena politik Indonesia tetap ramai. Tapi caveat LBP yang bilang, “Peran Pak Jokowi itu sangat sentral, kalau beliau sampai berpihak pada sesuatu, ya game is over!” Ya, “game is over”, hasil akhir pemilu 2029 sepertinya sudah dinubuatkan.
Mendukung Prabowo-Gibran dua periode itu artinya tahun 2024 sampai 2029 dan disambung tahun 2029 sampai 2034, sepuluh tahun. Lalu setelah itu bagaimana? Karena Jokowi “punya kepentingan” sampai tahun 2045 dimana telah dirancang konsep “Indonesia Emas” dimana Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara maju.
Pasca 2034 sampai 2044 diprediksi Gibranlah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Artinya tambah sepuluh tahun lagi, total dua puluh tahun, lama sekali. Para oportunis politik bakal puasa kekuasaan dan bangkrut secara politis. Maka mereka punya agenda untuk menghancurkan reputasi Jokowi dan Gibran sejak sekarang.
Pertanyaan, siapa yang dianggap paling mampu membawa Indonesia masuk ke era keemasannyanya? Jawaban paling masuk akal saat ini adalah Gibran Rakabuming. Setelah dua kali mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakilnya, maka Gibranlah yang paling mumpuni unutk meneruskan tongkat estafet keberlanjutan program pembangunan.
Ingat, kita sudah punya cetak biru (blue-print) menuju Indonesia Emas 2045. Ini perlu terus disosialisasikan, diulang-ulang agar masuk dalam memori publik. Cetak biru ini terekam dalam UU No. 59/2024 yang menjabarkan tahapan pembangunan strategis yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Ini disebut sebagai Era Transformasi (2015-2045) sebagai tahap berikutnya dari Era Reformasi (1998-2014).
Sekedar mengingatkan, tahapan awal (2025 – 2029) menitikberatkan pada transformasi ekonomi dan sosial, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditargetkan sekitar 5,6 – 6,1 persen per tahun. Tapi semangat Presiden Prabowo bahkan menargetkan pertumbuhan yang lebih progresif 8 persen.
Lalu memasuki tahap kedua pembangunan nasional pada 2030 – 2034 dengan mempercepat transformasi yang telah diletakkan fondasinya di tahap sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat hingga rata-rata 6,9 – 7,8 persen per tahun.
