Oleh: Andre Vincent Wenas
JurnalPatroliNews – Jakarta – Boleh dibilang pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada Rabu, 20 Mei 2026 adalah landasan berpikir untuk menyusun (R)APBN 2027 nanti. Inti pesannya, ekonomi Indonesia harus lebih nasionalis, tapi bukan chauvinistik.
Realitas Indonesia di tengah dorongan dan tarikan fenomena globalisasi yang kerap membingungkan, kita diajak untuk membangun paradigma baru. Dari paradigma 5 persen, menuju 6 persen, terus ke 7 persen dan 8 persen. Sampai ke pertumbuhan “double digits”! Untuk apa, untuk menuju ke Indonesia sebagai negara maju!
KEM-PPKF atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang dipaparkannya mencerminkan semangat itu. Kerangka ekonomi makro bicara seputar pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, soal nilai tukar rupiah, fluktuasi harga minyak, masalah pengangguran dan lapangan kerja, kemudian kondisi ekonomi global dan sampai ke pengaruhnya pada gejolak ekonomi domestik.
Sedangkan pokok-pokok kebijakan fiskal membicarakan soal arah kebijakan keuangan negara seperti misalnya strategi penerimaan pajak, hal-hal yang jadi prioritas dalam belanja negara, sektor mana saja yang perlu disubsidi, soal utang pemerintah demi menutup defisit APBN dalam rangka pembiayaan pembangunan.
Itulah kira-kira pokok-pokok soal yang perlu disampaikan pemerintah kepada para wakil rakyat dalam rangka awal membahas RAPBN 2027 nanti. Ini semua tentu bersesuaian dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
Pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF APBN 2027 di DPR hari ini (Rabu, 20 Mei 2026) menjadi penting karena biasanya hal seperti ini disampaikan oleh Menteri Keuangan, tapi kali ini presiden mengambil alih tugas negara ini ke tangannya.
Presiden Prabowo Subianto sekaligus menyampaikan kritiknya terhadap struktur ekonomi Indonesia serta arah kebijakan pemerintahannya di tahun 2027. Ia yang memimpin sendiri jalannya “revolusi mental” yang dimulai dari pemaparan KEM-PPKF 2027. Kita tidak boleh “mendekam” di dalam kutukan pertumbuhan di kisaran 5 persen, harus berani keluar dari zona nyaman itu.
Kritik yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menyangkut soal angka kemiskinan dan disparitas (tercermin dalam gini-ratio) yang dianggapnya masih terlalu tinggi, walau ekonomi tumbuh. Ini soal kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.
