JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa upaya penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) tidak akan berdampak pada pelaksanaan program-program prioritas yang telah direncanakan untuk tahun 2025.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai tanggapan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi belanja negara.
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp256,1 triliun berasal dari efisiensi anggaran K/L.
“Penghematan ini tidak menyasar program-program utama, tetapi lebih kepada belanja operasional di masing-masing K/L,” ungkap Airlangga dalam keterangannya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Ia juga menegaskan bahwa berbagai insentif bagi industri tetap akan berjalan sebagaimana mestinya.
“Program tetap dijalankan sesuai rencana, tidak ada yang terhenti akibat efisiensi ini,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang menginstruksikan setiap K/L untuk melakukan efisiensi di 16 pos belanja tertentu.
“Keputusan ini sudah final dan telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada lagi pembahasan tambahan,” pungkas Airlangga.
Komentar