JurnalPatroliNews – Jakarta –Â Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen kuat pemerintah untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang merugikan negara dan masyarakat. Penegasan itu disampaikan dalam pidato pergantian tahun 2026 yang digelar di Posko Pengungsian Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Rabu malam, 31 Desember 2025.
Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa negara tidak akan bersikap lunak terhadap perusahaan atau pihak mana pun yang mengabaikan aturan. Ia menegaskan, pemerintah siap mengambil langkah ekstrem, termasuk mencabut izin usaha, demi melindungi kepentingan nasional dan rakyat.
Presiden menuturkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran akan ditindak tanpa pengecualian. Menurutnya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan adalah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Selain itu, Prabowo kembali menegaskan bahwa negara hadir bersama rakyat, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi dampak bencana. Ia meminta masyarakat untuk tetap menaruh kepercayaan kepada pemerintah dan kepemimpinan nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa para menteri dan jajaran pemerintah telah ditugaskan secara bergiliran untuk turun langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan guna memastikan proses penanganan bencana berjalan maksimal dan setiap perkembangan di daerah terdampak dapat terpantau dengan baik.
Dalam pidato tersebut, Presiden turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ia menegaskan bahwa alam harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab, karena kerusakan lingkungan dapat memperbesar potensi bencana di masa depan.
Menurut Prabowo, kewaspadaan terhadap alam harus disertai dengan komitmen bersama untuk merawat dan melindunginya demi keselamatan generasi sekarang dan mendatang.
