JurnalPatroliNews – Jakarta – Prabowo Subianto, yang selama ini identik dengan gaya politik keras dan pendekatan militeris, kini menunjukkan sisi baru dalam mengelola sengketa maritim. Meski dibentuk oleh disiplin dan logika militer, langkahnya dalam menyikapi persoalan perbatasan laut justru banyak mengandalkan diplomasi taktis ketimbang konfrontasi terbuka.
Salah satu contohnya terlihat dalam dinamika di Laut Natuna Utara. Perselisihan wilayah ini telah berlangsung sejak Tiongkok memunculkan klaim nine-dash line yang memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, memicu ketegangan sejak awal 2010-an.
Namun, pada penghujung 2024, alih-alih membalas ketegangan dengan pengerahan kekuatan, Prabowo mengusulkan kerja sama eksplorasi sumber daya alam bersama Beijing. Skema joint development ini menjadi sinyal bahwa strategi diplomasi lunak dapat diracik selaras dengan kepentingan strategis nasional.
Pergeseran pendekatan serupa juga muncul di Blok Ambalat—wilayah perairan di perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah yang sejak awal 2000-an kerap menjadi titik panas antara Indonesia dan Malaysia.
Setelah dua dekade riak ketegangan, pada 3 Agustus 2025, Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim menyepakati pengelolaan bersama kawasan ini. Hasilnya, hubungan yang dulu diwarnai pengerahan kapal perang kini bergeser menuju kolaborasi yang lebih stabil.
Pendekatan “Diam yang Menggigit”
Meski tampak mengedepankan kerja sama, Prabowo tidak serta-merta bersikap lunak tanpa batas. Ia kerap menerapkan strategi do-nothing—bukan dalam arti pasif, melainkan menahan diri sambil tetap memegang teguh klaim kedaulatan sesuai hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Pendekatan ini menjaga posisi Indonesia tetap tegas tanpa memancing eskalasi yang tidak perlu.
Misalnya, ketika Menlu Malaysia menyampaikan keberatan atas rencana joint development di Ambalat, Prabowo memilih tidak membalas dengan nada konfrontatif. Ia menegaskan penyelesaian damai sembari memastikan bahwa skema kerja sama tidak berarti menyerahkan klaim kedaulatan. Bagi pemerintah, joint development adalah instrumen pragmatis untuk menurunkan tensi, bukan penyerahan hak.
