Keamanan Maritim Berbasis Kehadiran
Untuk jangka menengah, Indonesia tetap membutuhkan kehadiran aktif di wilayah perbatasan laut yang rawan pelanggaran. Patroli intensif bukan hanya untuk mengamankan wilayah, tetapi juga membentuk persepsi internasional bahwa kawasan tersebut dikelola secara efektif oleh negara.
Pilar hukumnya juga harus diperkuat. RUU Keamanan Laut yang tengah digodok idealnya menetapkan Bakamla sebagai otoritas sipil maritim tunggal dengan mandat penegakan hukum yang jelas, menghindari tumpang tindih dengan TNI AL dan lembaga lain. Model yang diadopsi dapat meniru US Coast Guard atau Japan Coast Guard, yang memadukan fungsi keamanan, penyelamatan, dan perlindungan lingkungan dalam satu komando.
RUU tersebut juga sebaiknya mengatur pembentukan maritime intelligence fusion center, memperluas jaringan radar pesisir, serta menetapkan zona patroli prioritas berdasarkan risiko geopolitik. Kerja sama dengan negara tetangga melalui white shipping agreements akan memperkuat pengawasan lintas batas.
Diplomasi Proaktif yang Bernilai Ekonomi
Efektivitas kebijakan luar negeri maritim sangat bergantung pada peran aktif diplomat Indonesia. Dalam forum bilateral maupun multilateral, mereka harus mampu membingkai narasi kedaulatan dan memperkuat posisi hukum Indonesia. Kegagalan masa lalu, seperti kasus Sipadan–Ligitan, menjadi pelajaran berharga bahwa diplomasi reaktif saja tidak cukup.
Laut Natuna Utara dan Blok Ambalat bukan sekadar garis batas di peta. Wilayah ini adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir, lumbung energi, dan benteng pertahanan sosial-ekonomi. Karena itu, kebijakan maritim harus memadukan aspek keamanan dengan kesejahteraan.
Prabowo kini berada di posisi strategis untuk menyeimbangkan prinsip dan pendekatan. Bila inisiatif diplomasi formal ini ditopang partisipasi berbagai elemen bangsa—dari akademisi, parlemen, industri maritim, hingga komunitas adat pesisir—maka strategi maritim Indonesia tidak hanya menjaga wilayah, tetapi juga membawa manfaat ekonomi nyata bagi rakyatnya.
Pada akhirnya, keberhasilan menjaga kedaulatan tidak semata diukur dari absennya konflik, tetapi dari seberapa besar kemakmuran yang dapat dirasakan rakyat dari wilayah yang berhasil dipertahankan.
