JurnalPatroliNews – JAKARTA – Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengambil langkah cepat dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi mengenai evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan. Langkah ini menjadikan Jabar sebagai provinsi pertama yang resmi menyerahkan hasil evaluasi tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini saya mewakili DPRD Jawa Barat menyampaikan kesiapan evaluasi tunjangan perumahan. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan laporan hasil evaluasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, usai pertemuan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Politisi Partai Golkar itu menilai evaluasi tunjangan dewan sangat relevan dengan dinamika publik yang tengah bergulir. Selain itu, langkah ini juga selaras dengan proses pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang kini tengah dalam tahap penilaian di Kemendagri.
Menurutnya, kementerian akan segera menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Ia menambahkan, sesuai arahan Mendagri, evaluasi tunjangan perumahan akan berlaku secara nasional untuk seluruh DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
“Proses ini menunggu laporan dari tiap daerah. Jabar menjadi provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi, dan kami siap menjalani seluruh prosedur,” jelas Iswara.
Lebih lanjut, ia menegaskan DPRD Jawa Barat berkomitmen penuh mendukung evaluasi tunjangan rumah bagi anggota dewan. Iswara menekankan bahwa fasilitas tersebut melekat pada belanja APBD, sehingga evaluasinya merupakan kewenangan penuh Kemendagri.
“Kami sepakat, tunjangan rumah yang diterima anggota dewan siap dievaluasi. Karena menyangkut anggaran daerah, tentu kementerian yang akan menilai dan kami siap menindaklanjuti hasilnya,” pungkasnya.
